DermayuMagz.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti kompleksitas pengelolaan aset daerah di ibu kota yang masih menghadapi berbagai sengketa, bahkan dari masa sebelum kemerdekaan.
Ia menekankan bahwa sertifikasi menjadi kunci utama untuk memberikan kepastian hukum bagi aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung saat acara penyerahan 499 Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas bidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 24 Juni 2026.
“Bagi Pemerintah DKI Jakarta, sertifikasi bukan hanya bersifat administratif. Tetapi yang paling utama dan terutama adalah karena di Jakarta ini ketertiban aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, karena asetnya itu banyak banget, yang berkepentingan juga banyak banget,” ujar Pramono.
Menurutnya, banyaknya aset dan pihak yang berkepentingan di Jakarta menjadi akar permasalahan sengketa yang kompleks.
Bahkan, ia mengungkapkan adanya gugatan terhadap aset-aset yang status hukumnya telah selesai sejak sebelum Indonesia merdeka.
“Bahkan yang sebelum kemerdekaan sudah selesai pun masih ada yang menggugat. Jadi memang itulah Jakarta. Sebagai ibu kota tentunya banyak hal yang menarik, banyak hal yang orang ingin mencari peluang,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pramono menilai proses sertifikasi aset menjadi langkah krusial untuk memperkuat perlindungan aset daerah dari berbagai potensi sengketa maupun klaim pihak lain.
Dalam acara tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerima 499 sertifikat tanah dari Kementerian ATR/BPN, yang mencakup nilai aset sebesar Rp 22,2 triliun dengan luas lahan sekitar 85 hektare.
“Tetapi dengan ketertiban ini menjadi aspek jaminan kepastian hukum bagi aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta,” tegas Pramono.
Ia menambahkan bahwa kepastian hukum atas aset daerah juga akan memberikan rasa aman bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Dengan adanya jaminan tersebut maka kami di Pemerintah DKI Jakarta juga lebih tenang karena memang itulah yang menjadi pegangan kami untuk dalam banyak hal,” pungkasnya.
