DermayuMagz.com – Program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Terisi, dilaporkan diduga diwarnai praktik pungutan liar (pungli) yang memberatkan kelompok tani. Nilai dugaan pungli ini disebut-sebut mencapai belasan juta rupiah, menimbulkan keresahan di kalangan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat program tersebut.
Informasi yang dihimpun DermayuMagz.com dari berbagai sumber di lapangan menyebutkan, dugaan pungli ini terjadi dalam proses pencairan dan pelaksanaan program bantuan pompa air dan sistem irigasi. Kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima manfaat diduga diminta untuk menyetorkan sejumlah uang yang bervariasi, dengan dalih untuk kelancaran administrasi atau biaya operasional lainnya yang tidak transparan.
Praktik ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Program Irpom sejatinya dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di daerah yang mengalami kesulitan akses air. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban petani, bukan justru menjadi sumber beban baru melalui pungutan yang tidak semestinya.
Salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan rasa kecewa dan keheranannya. “Kami ini petani kecil, bantuan seperti ini sangat kami harapkan. Tapi kok malah ada permintaan uang begini. Katanya untuk ini, untuk itu. Totalnya lumayan juga, sampai jutaan rupiah per kelompok,” ujarnya dengan nada prihatin.
Dugaan pungli ini menjadi sorotan serius, mengingat program pemerintah seharusnya dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Jika praktik ini benar terjadi, maka hal tersebut tidak hanya merugikan kelompok tani secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program pembangunan.
Program Irigasi Perpompaan sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan sistem pompa air, petani diharapkan dapat mengairi lahan pertanian mereka secara lebih efektif, terutama di musim kemarau atau di wilayah yang sumber airnya terbatas.
Namun, ketika proses pelaksanaannya diduga dicemari praktik koruptif seperti pungli, esensi dari program tersebut menjadi terdegradasi. Para petani yang sejatinya membutuhkan dukungan justru terbebani oleh permintaan uang yang tidak jelas dasar hukumnya.
Dugaan pungli belasan juta rupiah ini tentu saja membutuhkan investigasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Penting untuk memastikan apakah praktik tersebut benar-benar terjadi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Jika terbukti, pelaku harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Indramayu, melalui dinas terkait, diharapkan segera merespons informasi ini dengan serius. Perlu ada klarifikasi resmi dan tindakan nyata untuk mencegah praktik serupa terulang di masa mendatang. Edukasi kepada kelompok tani mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang benar dalam menerima bantuan juga perlu digalakkan.
Transparansi dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya pungli. Kelompok tani harus diberdayakan untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan yang mereka temui tanpa rasa takut.
Kasus dugaan pungli dalam program Irpom di Kecamatan Terisi ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap program-program bantuan pemerintah harus terus ditingkatkan. Integritas aparatur pelaksana di lapangan menjadi garda terdepan dalam memastikan program-program pro-rakyat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
Lebih jauh lagi, masyarakat Indramayu, khususnya para petani, perlu dibekali dengan pemahaman yang baik mengenai program-program bantuan yang tersedia. Informasi yang akurat dan mudah diakses akan membantu petani untuk mengetahui hak-hak mereka dan melaporkan jika ada praktik yang menyimpang.
Keberhasilan program Irpom sangat bergantung pada pelaksanaan yang bersih dan adil. Jika dugaan pungli ini terbukti benar, maka ini adalah pukulan telak bagi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Indramayu.
Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan inspektorat, didorong untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pungli ini. Pengusutan tuntas akan memberikan keadilan bagi para petani yang menjadi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku pungli.
Kepercayaan publik terhadap program pemerintah adalah aset yang sangat berharga. Praktik-praktik seperti dugaan pungli ini dapat mengikis kepercayaan tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan tegas menjadi sangat krusial.
DermayuMagz.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan menyajikan informasi terbaru kepada masyarakat.
