DermayuMagz.com – Tragedi tabrakan kereta api yang merenggut nyawa dan melukai puluhan penumpang di Bekasi pada 27 April 2026 telah memicu desakan kuat dari para pakar transportasi untuk segera memisahkan jalur kereta jarak jauh dan kereta komuter.
Insiden mengerikan ini terjadi ketika sebuah taksi listrik mogok di perlintasan sebidang di Jalan Ampera, dekat Stasiun Bekasi Timur. Akibatnya, KRL yang berada di jalur berlawanan terpaksa berhenti, dan tak lama kemudian dihantam oleh Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah Gambir menuju Surabaya.
Peristiwa tragis ini menewaskan 15 orang dan mencederai lebih dari 80 lainnya, mayoritas adalah penumpang yang berada di gerbong khusus perempuan.
Menyikapi insiden tersebut, para pakar transportasi menekankan perlunya perbaikan mendasar pada infrastruktur perkeretaapian di Indonesia. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah urgensi pemisahan jalur antara kereta jarak jauh dan kereta komuter.
Menurut Direktur Eksekutif Forum Diskusi Transport for Jakarta (FDTJ), Adriansyah Yasin Sulaeman, tabrakan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Ia menegaskan pentingnya memperbaiki jaringan rel yang sudah tua dan memisahkan operasional kedua jenis kereta tersebut.
“Kereta komuter ini adalah simbol bagi kelas pekerja,” ujar Adriansyah, seperti dikutip Reuters. “Ini menjadi alarm besar bagi pemerintah untuk benar-benar melakukan perbaikan.”
Senada dengan itu, Ketua Institute for Transportation Studies (INSTRAN), Ki Darmaningtyas, juga menyatakan pandangannya.
“Jalur untuk kereta jarak jauh dan kereta komuter harus dipisahkan. Keduanya memiliki karakteristik dan kecepatan yang berbeda,” jelas Darmaningtyas kepada CNA. “Jika berjalan di jalur yang sama, hal itu tidak hanya memengaruhi jadwal, tetapi juga keselamatan.”
Pemisahan jalur ini dianggap krusial karena kereta jarak jauh dan kereta komuter memiliki karakteristik operasional, kecepatan, dan pola lalu lintas yang sangat berbeda. Pengoperasian keduanya dalam satu jalur yang sama berpotensi menciptakan konflik dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Selain pemisahan jalur, insiden ini kembali menghidupkan diskusi mengenai penghapusan perlintasan sebidang yang masih banyak terdapat di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah berjanji untuk menghapus ribuan perlintasan sebidang, terutama di Pulau Jawa.
Prabowo menyebutkan akan ada alokasi dana sebesar Rp4 triliun untuk mengatasi masalah ini, yang rencananya akan diwujudkan melalui pembangunan pos jaga atau flyover.
Namun, para pakar menilai anggaran tersebut belum memadai. Berdasarkan perkiraan Kementerian Pekerjaan Umum pada 2022, biaya pembangunan satu flyover untuk mengganti perlintasan sebidang bisa mencapai Rp150 miliar. Dengan anggaran Rp4 triliun, hanya sekitar 26 flyover yang dapat dibangun, jumlah yang dinilai masih sangat sedikit mengingat ada lebih dari 3.800 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia menurut data PT KAI.
Djoko Setijowarno, pakar transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Jawa Tengah, berpendapat bahwa alokasi dana tersebut terlalu kecil. Ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan perlintasan sebidang di wilayah Jabodetabek, yang sering menjadi sumber kemacetan parah.
Baca juga di sini: Kemenhub Jelaskan Rinci Kronologi Kecelakaan KRL dan Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur
“Pemerintah bisa mengalokasikan dana besar untuk MBG (Makan Bergizi Gratis), mengapa tidak (untuk) keselamatan masyarakat?” ujar Djoko, membandingkan anggaran program tersebut yang diperkirakan mencapai Rp335 triliun pada tahun ini.
Sementara itu, usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi untuk memindahkan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian kereta juga menuai tanggapan dari para pakar.
Saat ini, gerbong khusus perempuan umumnya berada di kedua ujung rangkaian kereta, yang memudahkan akses bagi penumpang perempuan. Namun, ada kekhawatiran bahwa pemindahan ke tengah akan menyulitkan pemisahan penumpang dari kerumunan.
“Jika gerbong khusus perempuan berada di tengah, akan sulit memisahkan penumpang perempuan dari kerumunan,” kata Djoko Setijowarno.
Pakar transportasi lainnya juga menyoroti perlunya investigasi yang transparan dan menyeluruh terhadap insiden ini. Tulus Abadi dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia mempertanyakan bagaimana dua rangkaian kereta yang berbeda bisa berada di jalur yang sama tanpa memicu peringatan sistem.
Ia mendesak Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk tidak hanya melakukan investigasi rutin, tetapi juga audit terhadap seluruh sistem persinyalan perkeretaapian.
KNKT sendiri telah menerjunkan tiga penyelidik untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki penyebab kecelakaan. Juru bicara KNKT, Anggo Anurogo, menyatakan bahwa tim investigasi telah berada di lokasi kejadian sejak malam kecelakaan untuk mengumpulkan fakta di lapangan.
Pengemudi taksi yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dilaporkan tidak mengalami luka dan telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Operator taksi Green SM asal Vietnam, yang mengoperasikan mobil listrik VinFast, menyatakan komitmennya untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan.
Darmaningtyas dari INSTRAN menekankan pentingnya transparansi dalam proses investigasi. “Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab,” ujarnya. “Pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.”
Meskipun demikian, kehidupan di sekitar lokasi kecelakaan terus berjalan. Warga setempat dilaporkan melakukan penjagaan swadaya di perlintasan Jalan Ampera menggunakan palang bambu untuk meningkatkan keselamatan sementara waktu.
Kecelakaan maut ini menjadi pengingat akan pentingnya investasi serius dalam infrastruktur transportasi yang aman dan efisien, serta penegakan disiplin yang lebih baik dari semua pihak yang terlibat dalam penggunaan moda transportasi kereta api.
