DermayuMagz.com – Menteri Sosial (Mensos) memberikan klarifikasi terkait polemik rencana pembangunan Jakarta yang sempat dikaitkan dengan pemanfaatan area Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).

Dalam pernyataannya pada Rabu (18/11/2026), pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan bahwa wacana penggunaan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan gedung permanen tidak pernah menjadi bagian dari agenda pembahasan resmi.

Menurutnya, kebutuhan akan lahan seluas sekitar 5 hektare untuk menampung 3.000 siswa memang menjadi tantangan tersendiri mengingat keterbatasan ketersediaan lahan di pusat kota Jakarta. Oleh karena itu, pihaknya mulai menjajaki sejumlah lokasi yang dianggap lebih memungkinkan.

Gus Ipul menjelaskan bahwa dalam koordinasi antara Kementerian Sosial, Gubernur Jakarta, dan pihak Rektorat UI, tidak ada instruksi atau usulan spesifik untuk menggunakan Hutan Kota UI. Diskusi yang melibatkan Gubernur Pramono justru berfokus pada potensi titik-titik lokasi lain yang memiliki luas antara 1 hingga 2,5 hektare.

Beberapa wilayah yang sempat dipertimbangkan sebagai opsi alternatif meliputi:

Ia menekankan bahwa pemilihan lahan untuk proyek sekolah ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Proses penentuan lokasi harus melalui kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Daerah terkait.

Terkait Hutan Kota UI, Gus Ipul menyebut bahwa pembahasan dengan pihak kampus lebih menitikberatkan pada kerja sama hutan kota secara umum. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di area kampus UI pun hanya dibahas dalam konteks di luar zona hutan kota tersebut.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tahapan pembangunan masih sangat panjang. Setelah lokasi definitif terpilih, proses akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta pemenuhan berbagai standar teknis dan lingkungan.

“Jadi sekali lagi ini sekaligus menjadi klarifikasi. Sekolah Rakyat pasti dibangun di lahan yang memenuhi syarat. Tidak hanya Kementerian Sosial yang menentukan, tapi bersama dengan Kementerian PU dan Pemerintah Daerah. Biasanya kita pleno,” pungkasnya menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil secara kolektif dan transparan.