DermayuMagz.com – Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi tinggi atas upaya akselerasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, secara langsung meninjau proses aktivasi IKD di Pendopo Parasamya Sleman pada Kamis, 30 April 2026. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong percepatan digitalisasi layanan publik di seluruh Indonesia.
Teguh Setyabudi menyatakan bahwa pencapaian aktivasi IKD di Sleman, yang telah mencapai 19,45 persen dari total penduduk wajib KTP, merupakan indikator kesiapan daerah tersebut dalam bertransformasi menuju layanan kependudukan berbasis digital.
Selain itu, ia juga menyoroti kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Sleman yang dinilainya sangat baik. Tingkat perekaman KTP elektronik di Sleman yang mencapai sekitar 99,8 persen menjadi bukti efektivitas dan efisiensi sistem administrasi kependudukan di daerah tersebut.
Kegiatan peninjauan ini juga merupakan bagian dari uji coba (piloting) perluasan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Program ini dirancang untuk memastikan kesiapan infrastruktur digital dan akurasi data kependudukan sebelum diterapkan secara nasional.
Transformasi layanan berbasis digital, menurut Teguh Setyabudi, memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan pelayanan. Kedua, untuk memastikan ketepatan sasaran program-program pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan sistem digital, diharapkan transparansi data dapat terjaga dengan baik, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Hal ini akan meminimalkan potensi penyalahgunaan dan kebocoran data.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyambut baik apresiasi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa penunjukan Sleman sebagai lokasi piloting nasional dalam digitalisasi layanan publik merupakan langkah strategis.
Danang Maharsa menekankan bahwa digitalisasi saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kesiapan untuk mengadopsi teknologi digital sangat penting agar tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain dalam hal pelayanan publik.
Ia juga memberikan perhatian khusus pada penerapan skema Digital Public Infrastructure (DPI) dalam mendukung keamanan data masyarakat. Implementasi DPI dianggap krusial untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi, yang seringkali menjadi kekhawatiran utama masyarakat.
Dengan adanya DPI, data kependudukan yang tersimpan akan lebih aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem digital yang dikembangkan oleh pemerintah.
Wakil Bupati Sleman berharap agar implementasi digitalisasi penyaluran bansos berbasis DPI di Sleman dapat berjalan dengan optimal. Ia optimis bahwa program ini akan memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah.
Baca juga di sini: Optimalisasi Teknologi Ultra Filtrasi Perumdam Tirta Anom untuk Jangkau Pelanggan Baru di Purwaharja
Keberhasilan Sleman dalam akselerasi IKD dan menjadi pilot project digitalisasi bansos menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran di Indonesia.
