DermayuMagz.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi BEM Probolinggo Raya menggelar aksi unjuk rasa di Kota Probolinggo pada Selasa, 5 Mei 2026. Aksi ini menyasar Makodim 0820 dan Kantor Pemerintah Kota Probolinggo dengan agenda penyampaian aspirasi terkait isu-isu nasional dan kebijakan pemerintah daerah.
Pergerakan massa dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dari wilayah Randupangger. Dalam perjalanannya, mereka sempat singgah di Kantor Satpol PP sebelum akhirnya melanjutkan aksi jalan kaki menuju Makodim 0820. Pengamanan aksi melibatkan aparat gabungan dari unsur TNI dan Polres Probolinggo Kota dengan mengerahkan 201 personel.
Di hadapan Makodim 0820, tuntutan utama para mahasiswa dilayangkan. Salah satu poin krusial adalah desakan agar kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras, Andri Yunus, diproses melalui pengadilan umum. Mereka berharap persidangan kasus tersebut tidak dilakukan di pengadilan militer.
“Kami hadir untuk meminta TNI dalam hal ini Kodim 0820 untuk menyampaikan aspirasi kami, agar mengalihkan persidangan kasus Andri Yunus, dari pengadilan militer ke pengadilan terbuka,” ujar Dedi Bayu Angga, Ketua PC PMII Kota Probolinggo, dalam orasinya. Massa juga meminta kehadiran Komandan Kodim 0820, Letkol Inf Ribut Yudo Apriyanto, untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Namun, karena dandim sedang bertugas di luar kota, perwakilan yang menerima aspirasi adalah Kasdim 0820, Mayor Caj Aminuddin Abadi.
Baca juga: Monsun Australia Menguat, Suhu Indonesia Mencapai 37 Derajat
Mahasiswa sempat mengajukan permintaan penandatanganan pakta integritas, namun hal tersebut tidak dikabulkan. Selanjutnya, massa melanjutkan pergerakannya menuju Kantor Pemerintah Kota Probolinggo yang lokasinya berdekatan dengan Makodim.
Setibanya di depan Kantor Pemkot Probolinggo, orasi kembali dikumandangkan dengan cakupan isu yang lebih luas. Selain persoalan hukum, mahasiswa juga menyuarakan aspirasi terkait sektor pendidikan, kesejahteraan para guru, termasuk guru ngaji, serta berbagai kebijakan publik yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih.
Situasi di depan Kantor Pemkot Probolinggo sempat menunjukkan ketegangan ketika massa mendesak Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, untuk menemui mereka di luar kantor. Setelah beberapa saat, Wali Kota Aminuddin, didampingi oleh Wakil Wali Kota dan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, akhirnya keluar untuk menemui para demonstran.
Dokter Aminuddin kemudian menawarkan sebuah solusi berupa dialog di dalam kantor dengan menyiapkan ruang diskusi khusus. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh para mahasiswa yang tetap bersikeras agar pertemuan dilakukan di area luar. “Kalau ingin menyampaikan aspirasi, mari kita duduk bersama. Kami sediakan tempat untuk berdiskusi di dalam,” ujar Wali Kota.
Ketegangan kembali meningkat saat Wali Kota menolak untuk menandatangani pakta integritas yang diminta oleh mahasiswa. Massa sempat mencoba mendekat ke area kantor, memicu kesiapsiagaan pasukan Dalmas dari kepolisian. Beruntung, situasi yang memanas tersebut berhasil diredam dengan cepat.
Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan, Dokter Aminuddin memberikan penjelasan mengenai beberapa isu yang diklaimnya sudah dalam penanganan. Terkait program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), ia menjelaskan bahwa program tersebut dihentikan sementara untuk perbaikan sistem. “Sebetulnya dari tuntutan mereka sudah tidak ada masalah lagi. Salah satunya tentang BOSDA, ini diberhentikan sementara oleh KPK, karena saat ini masih dalam perbaikan aplikasi. Setelah selesai, ya nanti akan dibuka lagi,” jelasnya.
Mengenai honor guru ngaji, Pemerintah Kota Probolinggo masih dalam proses pendataan. Hasil pendataan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Sementara itu, terkait pengadaan mobil dinas dan proses seleksi Kepala Perumdam, Dokter Aminuddin menegaskan bahwa seluruh tahapan telah dilalui, termasuk pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak sore hari tersebut akhirnya berakhir sekitar pukul 17.30 WIB. Massa mahasiswa membubarkan diri dari lokasi aksi dengan tertib.
