DermayuMagz.com – Para pemimpin negara-negara ASEAN telah mengambil langkah untuk memperkuat strategi ketahanan energi di tengah ketidakpastian global. Pertemuan di Filipina menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di sektor energi dan pangan, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi krisis.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menekankan urgensi masalah ini, menyatakan bahwa solusi dibutuhkan segera, bahkan “kemarin”. Konflik di Timur Tengah telah memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan energi, pupuk, dan pangan di kawasan Asia Tenggara.
Dalam KTT ASEAN ke-48, muncul gagasan-gagasan baru seperti pembentukan cadangan bahan bakar regional dan mekanisme siaga ketahanan pangan. Tujuannya adalah untuk meredam dampak potensial dari penutupan jalur pelayaran vital seperti Selat Hormuz.
Selain itu, para pemimpin juga sepakat untuk mengembangkan “protokol komunikasi dan koordinasi krisis” bagi para menteri luar negeri. Hal ini diharapkan dapat memastikan respons kawasan yang lebih terpadu dan cepat terhadap berbagai tantangan.
Namun, para ahli mengingatkan bahwa implementasi gagasan-gagasan tersebut tidak akan mudah. Tantangan besar terletak pada bagaimana menerjemahkan rencana kolektif menjadi aksi nyata di tingkat nasional masing-masing negara anggota.
Presiden Marcos Jr menyatakan bahwa setiap negara anggota memiliki kebebasan untuk menentukan cara mereka sendiri dalam mengamankan pasokan energi. Namun, ia menegaskan komitmen bersama untuk membentuk cadangan bahan bakar regional, meskipun rincian operasionalnya masih dalam pembahasan.
Prinsipnya, para pemimpin telah mencapai kesepakatan. Namun, perbedaan kondisi antarnegara menjadi pertimbangan utama dalam menyusun langkah-langkah praktis. Upaya penjembatanan perbedaan ini menjadi kunci keberhasilan.
Gangguan di Selat Hormuz, yang menangani sekitar seperempat perdagangan minyak dunia, telah menyebabkan kenaikan harga energi di kawasan. Hal ini semakin mendesak perlunya kerja sama yang lebih erat.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyoroti pentingnya percepatan ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA). Perjanjian ini memungkinkan negara-negara anggota untuk saling mendukung pasokan minyak dan gas saat terjadi gangguan.
APSA, yang terakhir diperbarui pada tahun 2025, juga merekomendasikan pembentukan cadangan minyak bersama. Ini dipandang sebagai langkah jangka menengah hingga panjang untuk mengurangi risiko pasokan.
Kesepakatan APSA pertama kali ditandatangani pada tahun 1986. Perjanjian ini mewajibkan negara anggota untuk meningkatkan ketahanan energi secara individu maupun kolektif, dengan kerja sama yang bersifat sukarela dan komersial.
Dalam skema respons darurat terkoordinasi APSA, negara anggota diharapkan dapat memasok minyak setara 10 persen dari kebutuhan domestik normalnya kepada negara yang terdampak, selama minimal 30 hari.
Presiden Marcos Jr pada 14 April sempat mendesak negara-negara anggota untuk segera mengoperasionalkan APSA. Ia melihat krisis energi saat ini sebagai “uji coba langsung” untuk menarik pelajaran berharga.
Menurutnya, jika mekanisme ini teruji dan rutin diaktifkan, ia dapat menjadi penyangga penting bagi negara-negara yang lebih kecil saat menghadapi gangguan pasokan.
Namun, APSA umumnya dianggap sebagai mekanisme koordinasi opsi terakhir. Penerapannya memerlukan konsultasi dan kesepakatan terlebih dahulu di antara negara-negara anggota.
Joanne Lin dari ASEAN Studies Centre di ISEAS-Yusof Ishak Institute berpendapat bahwa pembentukan cadangan bahan bakar regional ASEAN adalah ide yang baik. Namun, ia mengakui bahwa arsitektur keamanan energi formal kawasan ini belum sepenuhnya siap.
Salah satu kendalanya adalah proses ratifikasi APSA yang membutuhkan waktu. Versi terbaru yang diperbarui pada 2025 pun belum diratifikasi oleh semua negara anggota.
Lin juga menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah cenderung memprioritaskan pasokan dalam negeri. Ini menimbulkan dilema karena kebutuhan nasional seringkali didahulukan dibanding komitmen regional.
Sharon Seah, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, menilai APSA tidak serta-merta membantu negara anggota dalam krisis saat ini. Ia menyoroti proses ratifikasi yang memakan waktu.
Bahkan jika versi terbaru diratifikasi dengan cepat, perjanjian tersebut tetap bersifat sukarela dan komersial. Manfaatnya akan terbatas jika semua pihak mengalami kesulitan.
Seah menyarankan agar ASEAN mempercepat implementasi langkah-langkah jangka panjang terkait keamanan energi, termasuk jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan struktural pada impor energi.
Ia menekankan bahwa fragmentasi global akan terus berdampak pada kawasan ini. Oleh karena itu, investasi pada strategi ketahanan energi menjadi krusial.
Salah satu usulan lain adalah mempercepat pembentukan jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi penuh. Ini akan memungkinkan berbagi sumber daya energi dan meningkatkan perdagangan listrik antarnegara.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut jaringan listrik ASEAN sebagai “pilar utama” dalam transisi energi dan keamanan jangka panjang. Ia menyerukan peningkatan investasi untuk konektivitas dan pertumbuhan rendah karbon.
Anwar juga mendorong ASEAN untuk memaksimalkan kerja sama dengan negara-negara Teluk dan China. Tujuannya adalah membangun sistem energi yang lebih andal dan tangguh.
Seah menyarankan agar ASEAN bekerja sama dengan negara-negara Teluk untuk membangun cadangan bahan bakar strategis yang terdesentralisasi. Ini mengingat kapasitas penyimpanan fisik di Asia Tenggara yang terbatas.
Baca juga: Byeon Woo Seok Jadi Duta Merek BVLGARI
Pendekatan “ASEAN minus X” diusulkan untuk pembentukan cadangan bahan bakar. Formula ini memungkinkan negara anggota yang siap untuk melanjutkan kerja sama terlebih dahulu, sementara yang lain dapat menyusul.
Selain energi, ketahanan pangan juga menjadi fokus utama. Anwar mengusulkan mekanisme siaga regional untuk ketahanan pangan dan perluasan mekanisme cadangan beras ASEAN Plus Three (APTERR) untuk mencakup pupuk.
Ketiadaan pupuk diidentifikasi sebagai hambatan krusial di sektor pertanian. Kawasan Teluk menyumbang sekitar 11 persen impor pupuk ASEAN.
Mekanisme siaga ini diharapkan dapat memastikan koordinasi yang lebih cepat dan respons darurat antarnegara anggota. APTERR sendiri telah beroperasi sejak 2011 untuk cadangan beras.
Genevieve Donnellon-May, seorang peneliti, menilai usulan Anwar sebagai evolusi APTERR menjadi mekanisme siaga ketahanan pangan yang lebih luas. Mekanisme ini mengandalkan pemicu yang telah ditentukan untuk pelepasan cadangan pangan.
Ini juga berarti berbagi data secara real-time mengenai stok pupuk dan kebutuhan input. Namun, perluasan ke pupuk akan meningkatkan biaya penyimpanan dan pengelolaan.
Donnellon-May juga menyoroti tantangan logistik, termasuk perbedaan standar penyimpanan, aturan fitosanitari, dan infrastruktur transportasi antarnegara.
Paul Teng, pakar ketahanan pangan, menekankan perlunya rincian lebih lanjut mengenai penyimpanan cadangan pupuk. Ia menyarankan agar negara-negara yang memiliki kapasitas produksi pupuk dapat meningkatkan ekspor ke anggota lain.
Teng juga mendorong ASEAN untuk melihat komponen lain yang rentan dalam rantai pasok pangan, seperti impor gandum dan kedelai. Ia menyarankan pengembangan varietas gandum dan kedelai subtropis melalui program pemuliaan.
Namun, ia mengakui adanya “ketimpangan” kapasitas, infrastruktur, dan sumber daya keuangan antarnegara anggota. Hal ini menjadi tantangan terbesar ASEAN dalam menerapkan langkah-langkah ketahanan.
Donnellon-May mengingatkan bahwa ASEAN belum sepenuhnya mengatasi “ketegangan mendasar” terkait swasembada pangan nasional versus komitmen regional. Ia mencontohkan krisis harga pangan 2007-2008 sebagai bukti.
Ia menekankan pentingnya perjanjian perdagangan yang mengikat untuk menghindari larangan ekspor dan panic buying. Ketahanan pangan dan energi harus dilihat sebagai satu persoalan utuh.
Meskipun demikian, mekanisme siaga yang berfungsi baik dapat memberikan dampak signifikan dalam meredam panic buying dan larangan ekspor sepihak.
Donnellon-May mencatat bahwa APTERR dirancang untuk bencana alam, bukan krisis energi, pupuk, dan pangan yang bersamaan. Mekanisme yang tidak mempertimbangkan perbedaan ini akan kurang efektif.
Lin dari ISEAS–Yusof Ishak Institute berpendapat bahwa protokol komunikasi dan koordinasi krisis ASEAN dapat membantu menetapkan prosedur yang jelas saat krisis terjadi.
Ini akan membantu menutup kesenjangan antara munculnya krisis dan kemampuan ASEAN untuk merespons secara kelembagaan. Protokol ini juga dapat mengatur pengumpulan informasi dan keterlibatan sektor lain.
Dengan demikian, koordinasi dapat dipercepat dan konsistensi pesan ASEAN terjaga. Hal ini penting untuk menghindari pernyataan yang tidak selaras atau melemahkan suara kolektif ASEAN.
Lin juga mencatat bahwa setiap negara mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap krisis, terutama jika melibatkan kekuatan besar atau isu kedaulatan.
Oleh karena itu, meskipun semua sepakat akan pentingnya krisis, belum tentu ada kesepakatan langsung mengenai apa yang harus dikatakan atau dilakukan ASEAN. Hal ini bisa membuat ASEAN bergerak lambat atau menghasilkan pernyataan yang sangat hati-hati.
Ilango Karuppannan, pensiunan diplomat senior Malaysia, mengatakan protokol komunikasi krisis ini dapat memberi ruang lebih besar bagi ketua ASEAN untuk merespons atas nama kawasan.
Namun, ia juga mencatat bahwa negara-negara anggota tetap berhati-hati dalam mendelegasikan terlalu banyak kewenangan. Ini membuat inisiatif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.
Karuppannan menyimpulkan bahwa ini adalah inisiatif yang baik dan dapat meningkatkan posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang bertanggung jawab dalam mengelola krisis.
