DermayuMagz.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Acara peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo. Beliau didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Operasionalisasi KDKMP ini mencakup 530 unit yang tersebar di tujuh kabupaten di Jawa Timur. Selain itu, terdapat pula 531 unit yang beroperasi di delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Sebelum peresmian resmi, Presiden Prabowo, yang didampingi Mendagri Tito, meninjau langsung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nglawak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
Di lokasi tersebut, Mendagri mendampingi Presiden meninjau berbagai layanan yang telah disediakan oleh koperasi. Kehadiran Mendagri dalam acara ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional ini.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan sejumlah regulasi dan kebijakan yang mendukung program KDKMP. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan koperasi.
Beberapa peraturan penting yang telah diterbitkan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur tentang dukungan Bupati/Wali Kota dalam pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, terdapat pula Surat Edaran (SE) Nomor 500.3/2438/SJ. Surat edaran ini berfokus pada percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ada juga SE Nomor 100.3.1.3/8944/SJ yang menekankan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan, “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.” Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin.
Dorong Akselerasi Perekonomian Desa
Baca juga : Usaha Rumahan Unik di Desa, Modal Terbatas Omzet Besar
Presiden Prabowo menekankan bahwa pembentukan KDKMP merupakan inisiatif strategis pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan dan kelurahan.
Melalui KDKMP, masyarakat diharapkan dapat merasakan berbagai manfaat langsung. Salah satunya adalah akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Selain itu, KDKMP juga diharapkan dapat menyediakan akses kredit modal dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini penting untuk mendukung usaha mikro dan kecil di desa.
“Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat,” ujar Presiden Prabowo, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan finansial.
Presiden Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap peran KDKMP dalam memacu geliat ekonomi pedesaan. Ia meyakini koperasi ini akan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan, mendorong kemandirian ekonomi.
Optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi salah satu fokus utama. Dengan dukungan KDKMP, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif mengembangkan sumber daya yang ada di daerah mereka.
Kehadiran KDKMP juga didukung oleh kelengkapan layanannya yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Layanan ini mencakup penyediaan gerai sembako, penyaluran gas LPG, hingga distribusi pupuk bersubsidi.
Selain itu, KDKMP juga akan menyediakan layanan logistik dan penyaluran bantuan pemerintah. Terdapat pula gerai apotek yang akan menyediakan obat-obatan.
“Akan ada apotek obat murah. Obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya dapat dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia,” tegas Presiden Prabowo, menunjukkan perhatian pada keterjangkauan layanan kesehatan.
