DermayuMagz.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) terus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan inovasi. Langkah ini krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau ‘smart governance’ yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa ‘smart governance’ bukan sekadar tentang digitalisasi layanan publik atau penggunaan aplikasi semata. Konsep ini lebih luas, mencakup kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan yang berbasis data, mengintegrasikan berbagai sektor, meningkatkan partisipasi publik, memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data, serta membangun kolaborasi yang kuat antarlembaga pemerintah maupun dengan berbagai pihak.
Pernyataan ini disampaikan Yusharto bertepatan dengan momen penerimaan penghargaan ‘Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability’ pada ajang Anugerah Penghargaan Smart City, Innovation Construction & Sustainable Living 2026. Acara prestisius tersebut diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa penghargaan yang diterima merupakan bukti apresiasi atas komitmen BSKDN dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan. Penghargaan ini sekaligus menjadi amanah untuk terus memperkuat peran BSKDN sebagai motor penggerak lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan berdampak nyata.
Menurut Yusharto, penghargaan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah mandat untuk terus meningkatkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi yang diharapkan mencakup aspek inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Ia menambahkan bahwa penghargaan ini juga merupakan milik seluruh pemerintah daerah yang setiap harinya berupaya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat melalui berbagai inovasi.
Tantangan Pembangunan Perkotaan yang Kompleks
Yusharto menyoroti kompleksitas tantangan pembangunan perkotaan yang semakin meningkat, terutama akibat fenomena urbanisasi. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inovatif dalam menjawab berbagai persoalan krusial.
Persoalan tersebut meliputi kemacetan lalu lintas, penyediaan perumahan yang layak, pengelolaan sampah yang efektif, penanganan pencemaran lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim, hingga tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Pendekatan birokrasi konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Oleh karena itu, Yusharto menegaskan perlunya kebijakan yang didasarkan pada data (data-driven policy), didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, serta dibangun melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat luas.
Inovasi Daerah sebagai Fondasi Pembangunan Nasional
Dalam konteks pembangunan nasional, Yusharto menekankan bahwa inovasi yang digagas oleh pemerintah daerah memegang peranan sebagai fondasi yang sangat penting. Untuk itu, Kemendagri secara konsisten berupaya membangun ekosistem inovasi yang kondusif.
Upaya ini dilakukan melalui berbagai program pembinaan, pengukuran kinerja inovasi, pendampingan teknis, serta diseminasi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil dikembangkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar inovasi yang lahir di daerah dapat diadopsi dan direplikasi di wilayah lain.
Yusharto mengungkapkan data yang menggembirakan terkait perkembangan inovasi di daerah. Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan menunjukkan peningkatan signifikan, dari 3.718 inovasi pada tahun 2018 menjadi 36.742 inovasi pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan bahwa inovasi telah mulai tertanam sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan berbagai daerah.
“Di balik puluhan ribu inovasi tersebut terdapat pengalaman, pembelajaran, dan solusi yang telah terbukti menjawab persoalan masyarakat. Tugas kami adalah memastikan seluruh praktik baik itu diolah menjadi pengetahuan kebijakan, dianalisis secara ilmiah, lalu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi secara nasional,” terang Yusharto.
Ia menambahkan bahwa BSKDN akan terus memperkuat fungsinya sebagai lembaga kajian kebijakan pemerintah (government think tank) di lingkungan Kemendagri. Penguatan ini akan difokuskan pada pemanfaatan teknologi seperti policy foresight, kecerdasan artifisial, analitik data, serta evaluasi kebijakan yang berbasis bukti. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan, baik yang dihadapi saat ini maupun di masa mendatang.
Yusharto menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak semata-mata diukur dari besaran anggaran atau pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, kemampuan pemerintah dalam mengubah pengetahuan menjadi kebijakan yang efektif, mengubah inovasi menjadi budaya kerja yang dinamis, serta mengubah kolaborasi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat adalah kunci utama kemajuan bangsa.
