DermayuMagz.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan tegas menolak laporan yang menyebut Jawa Barat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan tingkat kekerasan berbasis agama tertinggi di Indonesia.
Penolakan ini disampaikan Pigai saat menghadiri kelas Jurnalis HAM yang diselenggarakan di Bandung pada hari Rabu, 20 Mei 2026.
“Saya menolak Jawa Barat dianggap sebagai provinsi intoleran,” ujar Pigai, seperti dikutip pada hari Kamis, 21 Mei 2026.
Pigai mendasarkan pernyataannya pada pengalamannya pribadi sebagai warga Jawa Barat, khususnya di Depok, selama 25 tahun terakhir. Selama periode tersebut, ia mengaku tidak pernah mengalami gangguan apa pun.
Baca juga : Rumah Sederhana dengan Kaca Blok untuk Tampilan Lebih Terang dan Estetik
“Saya menolak Depok dituduh sebagai kota intoleran. Saya 25 tahun tinggal di Depok, tidak pernah satu gereja pun diganggu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pigai menyoroti keberadaan lima gereja paroki Katolik di Depok sebagai bukti nyata toleransi yang ada di kota tersebut.
Menurutnya, jumlah tersebut tergolong signifikan, terutama jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Sebagai perbandingan, Pigai menyebutkan bahwa di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin tidak ditemukan lima paroki.
“Di Depok lima, kok bisa disebut intoleran? Kan itu tidak fair,” pungkasnya, menyanggah narasi yang menyebut Depok sebagai kota intoleran.
Pernyataan Natalius Pigai ini merespons data yang dirilis oleh Setara Institute pada bulan Maret 2026. Laporan tersebut menempatkan Jawa Barat pada posisi teratas dengan 56 kasus kekerasan berbasis agama.
Dalam daftar lima provinsi dengan angka kekerasan berbasis agama tertinggi tersebut, Aceh berada di posisi kedua dengan 23 kasus. Jawa Timur menyusul di urutan ketiga dengan 18 kasus, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 13 kasus.
Jakarta menempati posisi kelima dalam daftar tersebut, dengan total 12 kasus kekerasan berbasis agama.
