DermayuMagz.com – Indonesia menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan dengan adanya jutaan anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Menurut data Kementerian Kesehatan, tercatat sekitar 2,3 juta anak Indonesia masuk dalam kategori zero dose. Kategori ini merujuk pada anak-anak yang sama sekali belum mendapatkan vaksin, seperti vaksin campak, polio, atau DPT. Angka ini merupakan akumulasi dari periode 2023 hingga 2025.
Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat keenam di dunia untuk negara dengan jumlah anak tanpa imunisasi terbanyak. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menjelaskan bahwa anak zero dose tidak memiliki perlindungan dasar dari penyakit.
“Zero dose adalah anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, tidak diimunisasi campak, tidak diimunisasi polio, tidak diimunisasi DPT, dan lainnya,” ujar Dante saat kunjungan lapangan di Bandung, seperti dilaporkan Kompas.id pada Selasa (12/5).
Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena anak-anak yang tidak terimunisasi menjadi potensi penyebar penyakit. Dalam jumlah yang besar, mereka dapat memicu terjadinya wabah penyakit yang berbahaya.
“Sekali mereka zero dose akan membuka peluang menjadi wabah untuk kesakitan dan kematian pada anak,” tegas Dante, menekankan risiko yang ditimbulkan.
Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penurunan Cakupan Imunisasi
Penurunan cakupan imunisasi ini bukanlah fenomena yang terjadi mendadak. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama yang memicu masalah ini.
Selama masa pandemi, perhatian dan sumber daya pemerintah banyak dialihkan untuk penanganan krisis kesehatan global tersebut. Akibatnya, layanan imunisasi rutin di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk posyandu, mengalami penurunan intensitas.
Dampak dari penurunan ini mulai terasa beberapa tahun kemudian, salah satunya adalah munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang sempat terjadi. “Akibatnya memang terjadi beberapa tahun kemudian. Salah satu di antaranya adalah Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, yang terjadi beberapa waktu lalu,” kata Dante.
Data resmi menunjukkan tren penurunan cakupan imunisasi lengkap pada bayi dalam tiga tahun terakhir. Angka ini beranjak dari 95,3 persen pada 2023, turun menjadi 87,7 persen pada 2024, dan kembali merosot ke 80,2 persen pada 2025.
Padahal, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity yang efektif, cakupan imunisasi idealnya harus mencapai lebih dari 90 persen. Angka yang ada saat ini masih jauh dari target tersebut.
Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan
Selain penurunan cakupan secara umum, masalah yang memperumit situasi adalah adanya kesenjangan yang signifikan antarwilayah di Indonesia. Beberapa provinsi, seperti Banten dan DKI Jakarta, berhasil mempertahankan capaian imunisasi yang tinggi.
Namun, di wilayah lain, terutama di kawasan timur Indonesia, angka cakupan imunisasi tercatat sangat rendah. Contohnya, di Provinsi Papua Pegunungan, cakupan imunisasi hanya mencapai 4,5 persen.
Baca juga: Terdakwa Pembunuhan Keluarga di Indramayu Akui Disiksa Polisi, Sidang Memanas dan Ricuh
Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa persoalan zero dose bukan semata-mata masalah kesadaran masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan dasar yang memadai juga menjadi faktor krusial yang belum merata.
“Masalah zero dose tidak hanya terkait dengan capaian imunisasi, tetapi juga menjadi penanda adanya kesenjangan pada akses layanan kesehatan dasar,” ujar Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan, Indah S Widyahening.
Di Jawa Barat saja, tercatat sekitar 67.000 anak belum mendapatkan imunisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.700 anak berada di Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan bahwa persoalan ini sangat terkait dengan persepsi masyarakat terhadap imunisasi.
“Imunisasi sudah terbukti memberikan daya tahan agar anak-anak kita tumbuh menjadi remaja dan orang dewasa yang produktif,” katanya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (12/5). Ia menambahkan bahwa perubahan pola pikir orang tua menjadi kunci utama dalam meningkatkan partisipasi imunisasi.
Misinformasi dan Tantangan Kepercayaan
Tantangan besar lainnya yang dihadapi dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi adalah maraknya misinformasi yang beredar di masyarakat. Sebagian orang tua masih memiliki keraguan atau bahkan keyakinan yang salah mengenai keamanan vaksin.
Beberapa di antaranya meyakini bahwa imunisasi berbahaya atau dapat menyebabkan autisme pada anak. Klaim-klaim tersebut telah berulang kali dibantah oleh berbagai penelitian ilmiah berskala internasional.
“Studi empiris terhadap jutaan orang di seluruh dunia, tidak pernah menunjukkan efek samping,” tegas Dante Saksono Harbuwono, merujuk pada bukti ilmiah yang ada.
Isu lain yang kerap muncul adalah kekhawatiran terkait kandungan vaksin. Namun, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa vaksin campak, misalnya, tidak mengandung unsur yang dikhawatirkan oleh sebagian kelompok. Vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia telah melalui proses pengujian ketat, termasuk rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.
Saat ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada imunisasi rutin. Upaya keras juga dilakukan melalui program imunisasi kejar untuk menjangkau anak-anak yang tertinggal dalam jadwal vaksinasi mereka.
Setiap anak yang belum terimunisasi akan didata secara cermat. Selanjutnya, orang tua akan didorong dan dibantu untuk melengkapi seluruh dosis vaksinasi sesuai dengan rekomendasi jadwal imunisasi.
“Kita tidak mau lagi ada anak Indonesia yang sakit, apalagi sakit berat sampai lumpuh atau bahkan meninggal,” ujar Ketua Tim Kerja Imunisasi Kemenkes, Gertrudis Tandy, menekankan pentingnya perlindungan melalui imunisasi.
