DermayuMagz.com – DPRD Jawa Timur dan Korps HMI-Wati (Kohati) Badko HMI Jawa Timur sepakat untuk melakukan reformasi kebijakan demi meningkatkan peran perempuan Madura dalam ranah politik.
Kesepakatan ini dicapai dalam sebuah pertemuan audiensi yang digelar di Ruang Banmus DPRD Jatim pada Senin, 27 April 2026. Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menerima langsung perwakilan Kohati Jatim dalam forum yang membahas tantangan minimnya keterwakilan perempuan asal Madura di parlemen provinsi.
Musyafak Rouf mengakui bahwa pada periode DPRD Jatim saat ini, tidak ada wakil perempuan dari wilayah Madura. Ia menilai kondisi ini sebagai sebuah catatan serius terhadap kualitas demokrasi di Jawa Timur.
Bahkan, ia membandingkan dengan periode sebelumnya yang masih memiliki perwakilan perempuan dari Madura. Menurutnya, wilayah Madura masih membutuhkan penyelenggara pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, berintegritas, dan transparan.
Lebih lanjut, Musyafak Rouf menekankan bahwa upaya untuk menghadirkan kembali tokoh perempuan dari Madura ke kancah politik memerlukan pembenahan sistem yang mendasar. Keterbukaan proses politik, menurutnya, adalah kunci utama untuk melahirkan kader perempuan yang kompeten.
Ia berpendapat, jika proses pemilihan umum berjalan secara terbuka dan adil, maka ia yakin akan muncul tokoh-tokoh perempuan dari Madura, baik untuk posisi legislatif maupun eksekutif. Musyafak Rouf berharap agar Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dibahas dapat memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, sosial, dan ekonomi, bukan sekadar sebagai pelengkap.
Sementara itu, Ketua Umum Kohati Badko HMI Jatim, Erika Shinta Pradevi, menyampaikan bahwa kedatangan mereka membawa misi yang konkret. Erika secara resmi menyerahkan dokumen policy brief yang merupakan hasil kajian mendalam dari sekolah politik yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut.
Dokumen tersebut memuat tiga poin fundamental yang didorong untuk menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah. Poin-poin tersebut adalah:
-
Revitalisasi keterwakilan perempuan, dengan fokus khusus pada wilayah Madura.
-
Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang didasarkan pada data yang akurat.
-
Perlindungan privasi perempuan dari segala bentuk pelanggaran yang terjadi di ruang siber.
“Kami mendorong revitalisasi keterwakilan perempuan. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya optimalisasi PPRG serta perlindungan privasi perempuan di ruang siber,” ujar Erika Shinta Pradevi saat memaparkan aspirasi yang dibawa oleh Kohati HMI Jatim.
Diskusi yang berlangsung dengan nuansa dinamis ini diakhiri dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Bersama antara DPRD Jatim dan Kohati. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi semacam kontrak politik yang memastikan rekomendasi yang telah diajukan akan dikawal hingga tahap implementasi.
Baca juga di sini: BPJS Kesehatan Banjar: Kolaborasi Prolanis Perkuat Layanan Laboratorium
Langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan mencakup pengawalan berkelanjutan terhadap regulasi daerah agar menjadi lebih inklusif. Selain itu, akan ada penguatan sinergi antara kalangan mahasiswa dan para legislator, serta mobilisasi kader untuk melakukan advokasi berbasis data di daerah asal masing-masing. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan partisipasi perempuan Madura dalam panggung politik dapat kembali bergairah di masa mendatang.
