DermayuMagz.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 berupaya keras untuk memperkuat layanan kesehatan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Tim Pansus DPRD Lamongan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.
Kepala Dinkes Lamongan, dr. Moh. Chaidir Annas, M.MKes., M.EK, menegaskan komitmennya. Ia menyatakan bahwa orientasi pelayanan kesehatan di Lamongan tidak hanya terpaku pada pengobatan (kuratif), namun secara konsisten mengutamakan pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
“Dinkes Lamongan tetap berorientasi pada pelayanan promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sementara aspek administratif menjadi alat ukur layanan sekaligus indikator keberhasilan program,” ujar dr Annas pada Senin, 4 Mei 2026.
Menurut dr. Annas, sebagian besar program yang dilaksanakan di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sudah merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif. Program-program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Program-program tersebut mencakup berbagai kegiatan vital. Di antaranya adalah penyelenggaraan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak dan ibu hamil, program imunisasi untuk mencegah penyakit menular, pengendalian penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) dan tuberkulosis (TBC). Selain itu, penanganan masalah gizi dan stunting, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pemantauan berkelanjutan terhadap berbagai penyakit juga menjadi prioritas.
Lebih lanjut, pelayanan kesehatan ibu dan anak terus ditingkatkan dengan tujuan utama menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan juga menjadi fokus penting dalam upaya promotif dan preventif ini.
Seluruh program kesehatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan secara masif di 32 Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, layanan kuratif, seperti pelayanan rawat jalan dan rawat inap, tetap menjadi komponen esensial dalam pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Dinkes memastikan bahwa layanan ini tetap tersedia dan berfungsi optimal.
“Setiap puskesmas rawat inap di Lamongan saat ini memiliki kapasitas sekitar 10 hingga 15 tempat tidur. Jumlah ini memang hanya sebagian kecil dibandingkan banyaknya program promotif dan preventif yang berjalan,” jelasnya.
Meskipun demikian, Dinkes Lamongan memastikan bahwa kapasitas fasilitas rawat inap yang ada telah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing wilayah kerja Puskesmas. Fleksibilitas ini penting untuk efektivitas pelayanan.
Dalam hal sarana dan prasarana, dr. Annas melaporkan bahwa kondisi seluruh Puskesmas induk di Lamongan saat ini dalam keadaan baik dan memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketersediaan fasilitas yang layak menjadi dasar penting dalam pelayanan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa beberapa fasilitas masih memerlukan peningkatan agar masyarakat merasa lebih nyaman saat mengakses layanan kesehatan. Peningkatan kenyamanan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka.
“Beberapa puskesmas memang kami usulkan untuk peningkatan sarana fisik agar lebih nyaman, tentu dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan anggaran program lainnya,” ungkapnya. Perencanaan peningkatan fasilitas ini selalu disesuaikan dengan prioritas anggaran.
Ia menambahkan bahwa perbaikan terakhir pada fasilitas fisik Puskesmas dilakukan di Puskesmas Sukodadi pada tahun 2025. Sementara itu, dari total 109 Puskesmas Pembantu (Pustu), mayoritasnya telah melalui proses perbaikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unit Pustu yang menjadi prioritas untuk dibenahi pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.
Selain fokus pada Puskesmas, Dinkes Lamongan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang beroperasi di Lamongan. Menurut dr. Annas, setiap RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sarana prasarana sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).
“Kami terus mendorong seluruh RSUD agar melakukan percepatan pembenahan fasilitas dan kualitas layanan supaya lebih bermutu sesuai harapan masyarakat,” tegasnya. Upaya peningkatan mutu ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan institusi kesehatan.
Lebih lanjut, Dinkes Lamongan memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan program LASERKU, penambahan kuota Rumah Informasi Gizi (RIG) di Puskesmas, serta peningkatan peran kader posyandu hingga ke tingkat desa.
Program LASERKU, yang merupakan inovasi pemerintah daerah, secara khusus ditujukan untuk warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Program ini menjadi jaring pengaman sosial di bidang kesehatan.
“Fokus kami adalah memastikan program ini tetap berjalan baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutur dr. Annas. Akuntabilitas dan efektivitas program menjadi prioritas utama.
Untuk mendukung optimalisasi pelayanan hingga ke tingkat desa, Dinkes juga telah melaksanakan penguatan kapasitas bagi para kader posyandu. Kegiatan orientasi ini telah melibatkan 32 Puskesmas sejak awal tahun 2026.
“Kegiatan ini melibatkan petugas promosi kesehatan, bidan koordinator, bidan desa, tenaga gizi, hingga petugas imunisasi. Langkah tersebut kami harapkan semakin memperkuat pembangunan kesehatan masyarakat dari tingkat desa,” jelas dr Annas.
Baca juga: RM BTS Jadi Pembicara KTT CEO APEC 2025, Bagikan Pengalaman sebagai Kreator
Dengan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencapai 90,88 persen, Dinkes Lamongan memiliki optimisme yang tinggi. Mereka meyakini bahwa kualitas layanan kesehatan di Lamongan akan terus mengalami peningkatan dan distribusi layanan akan semakin merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
