DermayuMagz.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meluncurkan serangkaian program inovatif dalam rangka mempercepat kemajuan pendidikan di wilayahnya, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempersiapkan masa depan pendidikan di Maluku Utara.
Acara peresmian dilaksanakan di sela-sela upacara Hari Pendidikan Nasional yang dipusatkan di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Sofifi.
Maluku Utara, sebagai salah satu provinsi yang masuk dalam kategori daerah 3T, menjadi fokus prioritas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan.
Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan bahwa upaya perbaikan sektor pendidikan harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan fasilitas pendidikan hingga jaminan masa depan bagi generasi muda Maluku Utara.
“Tahun lalu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berhasil mengimplementasikan program pendidikan gratis untuk jenjang SMA, SMK, SLB, dan sekolah keagamaan. Selain itu, kami juga memberikan beasiswa kuliah,” ujar Sherly usai acara peluncuran program pada Sabtu, 2 Mei 2026.
“Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya memadai. Kami perlu melakukan terobosan dalam peningkatan kualifikasi keterampilan agar lulusan sekolah dapat segera berkontribusi di dunia industri dan turut menopang perekonomian daerah,” tambahnya.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembukaan jalur khusus bagi putra-putri daerah Maluku Utara untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan nasional.
Sherly Tjoanda mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengajukan permohonan kuota khusus di tiga institusi pendidikan kedinasan ternama. Institusi tersebut meliputi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), dan Politeknik Keuangan STAN.
Kebijakan ini merupakan bentuk afirmasi untuk memastikan talenta lokal dapat mengisi posisi-posisi strategis di masa depan. Hal ini penting mengingat persaingan yang ketat meskipun terdapat keterbatasan sarana penunjang kompetisi di tingkat nasional.
Selain itu, Gubernur Sherly juga meluncurkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Program ini dirancang untuk mengatasi tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS) yang disebabkan oleh luasnya bentang wilayah dan kesulitan akses.
Mengingat Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan dengan banyak pulau, PJJ hadir sebagai solusi alternatif bagi lulusan SMP yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki akses ke jenjang SMA atau SMK.
Melalui sistem sekolah induk dan sekolah mitra, para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dari lokasi mereka masing-masing. Dukungan berupa perangkat komputer akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi, serta kunjungan rutin dari tenaga pendidik secara luring.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menjelaskan secara rinci mengenai teknis pelaksanaan program sekolah kedinasan. Pemerintah Provinsi akan menanggung 60 persen dari total biaya pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, sisa 40 persen biaya akan ditanggung oleh orang tua siswa. “Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang nantinya akan kembali mengabdi di daerah. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi melalui proses seleksi yang panjang di kemudian hari,” jelas Abubakar pada Rabu, 3 Mei 2026.
Terkait dengan program PJJ, Abubakar Abdullah menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 10.000 anak usia 16 hingga 18 tahun yang tercatat tidak bersekolah di Maluku Utara.
Untuk tahap awal implementasi, program PJJ akan bekerja sama dengan tiga sekolah mitra. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Pulau Morotai, SMA Negeri 1 Tobelo, dan SMA Negeri 2 Halmahera Timur. SMA Negeri 1 Kota Ternate akan bertindak sebagai sekolah induk.
“Program PJJ ini merupakan sebuah langkah inovatif agar anak-anak yang tinggal di pulau-pulau terpencil tetap dapat memperoleh ijazah SMA. Mereka tidak perlu lagi meninggalkan desa mereka karena kendala ekonomi atau jarak tempuh yang sangat jauh,” pungkas Abubakar.
Dengan serangkaian program inovatif yang diluncurkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimis dapat menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemajuan industri dalam jangka panjang.
Baca juga di sini: Iko Uwais Jadi Sutradara untuk Film Timur
