Jerman Reformasi Kebijakan: Potong Pajak dan Batasi Cuti Sakit

Bisnis5 Dilihat

DermayuMagz.com – Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Kamis, 2 Juli 2026, bersama mitra koalisinya, meluncurkan sebuah paket reformasi komprehensif yang dirancang untuk membangkitkan kembali perekonomian Jerman yang tengah lesu.

Langkah-langkah strategis ini mencakup 34 inisiatif, dengan fokus utama pada pemangkasan pajak penghasilan bagi keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah. Selain itu, paket reformasi ini juga menyentuh sistem pensiun yang telah lama membutuhkan pembaruan, serta pengetatan aturan terkait cuti sakit karyawan.

Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi yang dinilai menghambat kemajuan ekonomi Jerman.

“Reformasi ini semua memiliki satu tujuan. Kita melangkah ke masa depan. Kita memperkuat diri kita sendiri agar kita dapat hidup dengan baik pada masa-masa baru ini,” ujar Kanselir Merz dalam sebuah pernyataan yang menekankan visi jangka panjang pemerintah.

Pemerintahan koalisi Merz, yang terbentuk lebih dari setahun lalu, telah berjanji untuk melakukan reformasi besar-besaran guna menghidupkan kembali mesin ekonomi terbesar di Eropa. Namun, koalisi ini menghadapi tantangan elektoral akibat persepsi publik mengenai perselisihan internal dan minimnya hasil konkret yang dicapai.

Merz berupaya keras untuk membersihkan citra negatif koalisi tersebut dengan meluncurkan paket reformasi yang ambisius ini.

“Sejak awal, kami menetapkan agenda dengan satu tujuan utama. Kami ingin mengembalikan Jerman ke jalur yang benar. Sekarang jelas bahwa ini mungkin,” tegas Merz, menunjukkan optimisme terhadap dampak positif dari reformasi yang diusung.

Ekonomi Jerman memang menunjukkan tanda-tanda pemulihan moderat tahun lalu setelah mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut. Namun, proyeksi pertumbuhan sebesar 0,5% untuk tahun 2026 dinilai masih kurang memuaskan, terutama dengan adanya tekanan dari dampak perang di Iran.

Negara dengan populasi sekitar 83,5 juta jiwa ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Persaingan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok semakin meningkat, biaya energi melonjak pasca-invasi Rusia ke Ukraina, serta ancaman tarif dan perang dagang yang dilancarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Selain itu, Jerman juga bergulat dengan masalah struktural yang lebih dalam, seperti tingginya biaya produksi, investasi swasta yang tertinggal, serta beban sistem kesehatan dan pensiun yang terus membengkak akibat populasi yang menua.

Pemangkasan Pajak untuk Kesejahteraan Keluarga

Salah satu poin krusial dari paket reformasi ini adalah pemangkasan pajak penghasilan. Setelah diterapkan sepenuhnya pada tahun 2028, kebijakan ini diproyeksikan akan mengurangi beban pajak tahunan rata-rata sebesar 600 Euro per keluarga, yang setara dengan sekitar Rp 11,5 juta (dengan asumsi kurs dolar AS terhadap Rupiah Rp 17.980).

Secara keseluruhan, reformasi pajak ini diharapkan dapat mengurangi total penerimaan pajak negara sekitar 10 miliar Euro atau setara dengan Rp 204,92 triliun per tahun, yang dapat dialihkan kembali ke masyarakat.

Reformasi Sistem Pensiun dan Pengetatan Cuti Sakit

Dalam upaya menstabilkan sistem pensiun yang semakin terbebani, pemerintah akan secara bertahap menaikkan usia pensiun. Usia pensiun saat ini berkisar antara 65 hingga 67 tahun, tergantung pada lamanya masa kerja, dan akan disesuaikan seiring dengan peningkatan harapan hidup masyarakat.

Pemerintah akan mengimplementasikan rekomendasi dari panel ahli dan politisi yang ditunjuk untuk memastikan keberlanjutan sistem pensiun, mencegah penurunan tingkat pensiun, dan menghindari kenaikan iuran yang signifikan bagi karyawan.

Sementara itu, aturan mengenai cuti sakit akan diperketat. Karyawan tidak lagi dapat mengambil cuti sakit hingga tiga hari tanpa surat keterangan dokter. Pemberi kerja kini berhak meminta surat keterangan dokter sejak hari pertama karyawan mengambil cuti sakit.

Kanselir Merz telah berulang kali menyuarakan keprihatinannya terhadap tingginya angka cuti sakit di Jerman, yang dianggapnya berdampak negatif pada produktivitas.

Simplifikasi Birokrasi untuk Efisiensi

Untuk mengatasi masalah birokrasi yang kompleks, berbagai persyaratan pelaporan dan dokumentasi yang dianggap berlebihan akan dihapuskan. Perlindungan data juga akan disesuaikan hingga mencapai standar minimum Eropa.

Pemerintah juga mengumumkan adanya pengurangan birokrasi dalam proses pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak.

Tantangan dan Dukungan Publik

Meskipun pemerintah berupaya keras, paket reformasi ini tidak luput dari kritik. Alice Weidel, salah satu pemimpin partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan, mengecam langkah-langkah tersebut sebagai “redistribusi yang lebih ke kiri lagi, dan kompromi minimal yang tidak pantas disebut ‘reformasi’.”

Weidel menambahkan bahwa klaim paket ini sebagai “terobosan” menunjukkan “ketidakmampuan total pemerintah ini untuk melakukan reformasi.”

Terlepas dari kritik tersebut, Kanselir Merz menyerukan kepada seluruh warga Jerman untuk memberikan dukungan terhadap implementasi paket reformasi ini.

“Kami tahu bahwa Anda, Bapak dan Ibu sekalian, warga negara kita, menginginkan keputusan, dan Anda tidak menginginkan konflik. Dan itulah yang telah kami berikan,” ujar Merz saat peluncuran reformasi di Berlin.

“Bergabunglah dengan kami; dukung kami dalam melaksanakan reformasi yang sekarang diperlukan.”