DermayuMagz.com – Ketegangan antara China dan Jepang kembali memanas setelah Beijing memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 40 perusahaan Jepang yang dituding mendukung upaya “remiliterisasi.” Langkah ini menambah daftar panjang friksi diplomatik kedua negara Asia Timur tersebut.
Hubungan diplomatik antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia ini memang kerap diwarnai ketegangan. Salah satu pemicu utama adalah perbedaan pandangan mengenai isu-isu keamanan regional, terutama terkait Taiwan dan modernisasi pertahanan Jepang.
Pemerintah China secara resmi mengumumkan kebijakan pembatasan ekspor ini melalui Kementerian Perdagangan. Langkah tersebut ditujukan kepada 40 perusahaan Jepang yang dianggap berkontribusi pada penguatan kembali kemampuan militer Jepang. Beijing menilai tindakan Tokyo ini sebagai ancaman terhadap stabilitas regional.
Ketegangan ini semakin memuncak pasca pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada tahun lalu. Ia mengisyaratkan kemungkinan Tokyo untuk melakukan intervensi militer jika China menggunakan kekuatan terhadap Taiwan. Pernyataan ini sontak memicu reaksi keras dari Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memisahkan diri.
Di sisi lain, Jepang juga terus mempercepat modernisasi sistem pertahanannya. Salah satu langkah signifikan adalah penguatan kemampuan serangan jarak jauh, sebuah kebijakan yang mendapat kritik tajam dari China. Beijing melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya Jepang untuk kembali menjadi kekuatan militer yang dominan di kawasan.
Berdasarkan laporan dari AP News pada Senin, 29 Juni 2026, Kementerian Perdagangan China memasukkan 20 perusahaan Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor. Di antara perusahaan yang masuk daftar ini adalah beberapa divisi dari Mitsubishi Corporation, sebuah konglomerat besar Jepang.
Kebijakan pengendalian ekspor ini memiliki implikasi serius. Eksportir dari China maupun perusahaan asing tidak lagi diizinkan untuk menjual produk yang bersifat dual-use atau barang guna ganda kepada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut. Barang guna ganda adalah produk yang dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan sipil maupun militer.
Selain 20 perusahaan yang dikenai pembatasan ketat, terdapat 20 perusahaan Jepang lainnya yang dimasukkan ke dalam daftar pengawasan. Perusahaan-perusahaan ini termasuk Mitsui E&S, yang dikenal sebagai produsen mesin kapal, serta beberapa unit usaha dari raksasa teknologi seperti Fujitsu dan produsen alat berat Komatsu.
Perusahaan-perusahaan China yang ingin mengekspor barang kepada entitas yang masuk dalam daftar pengawasan ini diwajibkan untuk mengajukan izin khusus. Mereka juga harus menyertakan laporan penilaian risiko yang mendalam, serta memberikan pernyataan tertulis yang mengonfirmasi bahwa barang yang diekspor tidak akan digunakan untuk kepentingan militer.
China Sebut Pembatasan Ekspor Sesuai Hukum
Menanggapi kritik dan kecaman dari berbagai pihak, Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ekspor ini “sepenuhnya dapat dibenarkan, masuk akal, dan sesuai hukum.” Pemerintah China berdalih bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memberikan efek jera terhadap apa yang mereka sebut sebagai “langkah sembrono Jepang dalam mengejar militerisme baru.”
Beijing juga secara tegas mendesak Jepang untuk segera mengubah arah kebijakan pertahanannya yang dianggap agresif. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Perdagangan China menyatakan, “Kami berharap Jepang menyadari kesalahannya, membalikkan arah kebijakan yang keliru, sungguh-sungguh merefleksikan masa lalunya, dan kembali ke jalur yang benar.”
Pemerintah Jepang tidak tinggal diam menanggapi langkah China ini. Juru bicara utama pemerintah Jepang melontarkan kecaman keras, menyebut pembatasan ekspor tersebut sebagai “langkah yang tidak dapat diterima dan sangat disesalkan.”
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam mengenai dampak dari kebijakan China ini sebelum memutuskan langkah balasan yang mungkin diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya potensi eskalasi lebih lanjut dalam perseteruan dagang kedua negara.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Jepang memang terlihat semakin serius dalam memperkuat kapabilitas militernya. Selain penempatan rudal jarak jauh di pulau-pulau terpencil di wilayah barat daya, pemerintah Jepang juga telah melonggarkan aturan ekspor senjata mematikan melalui kebijakan baru yang kontroversial.
Sebagai indikasi nyata dari penguatan militer ini, Pasukan Bela Diri Darat Jepang pada Senin lalu mengumumkan penempatan peluncur rudal Type-12 di Pulau Minamitorishima. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap meningkatnya aktivitas militer China di kawasan Pasifik.
Ketegangan Dipicu Taiwan dan Kerja Sama Pertahanan
Ini bukan kali pertama China menjatuhkan sanksi atau pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang. Pada Februari lalu, Beijing juga telah memasukkan 20 perusahaan Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor dan 20 perusahaan lainnya ke daftar pengawasan.
Menurut Kementerian Perdagangan China, Jepang justru semakin mempercepat modernisasi militernya setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Hal ini terlihat dari penambahan persenjataan ofensif dan pengembangan sistem rudal yang terus dilakukan oleh Tokyo.
Meskipun demikian, Beijing menekankan bahwa pembatasan yang diberlakukan saat ini hanya menyasar sebagian kecil dari total perusahaan Jepang dan hanya mencakup produk guna ganda. “Kebijakan ini tidak memengaruhi hubungan perdagangan dan ekonomi normal antara China dan Jepang, serta perusahaan Jepang yang mematuhi aturan sama sekali tidak perlu khawatir,” tegas kementerian tersebut dalam pernyataannya.
George Chen, seorang mitra The Asia Group yang fokus pada kawasan Greater China, berpendapat bahwa kebijakan pembatasan ekspor ini lebih bersifat sebagai pesan diplomatik dari Beijing kepada Tokyo. Menurutnya, dari sudut pandang China, Jepang belum menunjukkan langkah yang berarti untuk menstabilkan hubungan bilateral yang semakin memburuk.
Chen menambahkan bahwa kekhawatiran China juga semakin meningkat terhadap hubungan kerja sama pertahanan yang semakin erat antara Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara mitra lainnya di kawasan Indo-Pasifik. Kemitraan ini dilihat Beijing sebagai upaya pembendungan pengaruh China.
Isu Taiwan tetap menjadi persoalan yang paling sensitif bagi China. Beijing secara konsisten menganggap Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan kekuatan militer demi mencapai reunifikasi, meskipun hal ini ditentang keras oleh Taiwan sendiri dan banyak negara lain.
