DermayuMagz.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tengah mematangkan langkah antisipasi terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI. Salah satu poin krusial yang dibahas dalam rapat Panitia Ad Hoc pada Kamis (19/11/2026) adalah skenario darurat jika calon yang diusulkan oleh Presiden menolak untuk mengikuti proses pemilihan.

Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto, menekankan bahwa panitia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilihan tetap berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni pada 9 Desember 2026. Menurutnya, potensi kendala teknis seperti calon atau penolakan kesediaan harus memiliki landasan hukum yang kuat sebagai jalan keluar.

“Kalau nanti ada dua calon dari Presiden, lalu salah satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaan, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa setiap mekanisme yang disusun tidak boleh hanya didasarkan pada kesepakatan sesaat, melainkan harus tertuang secara eksplisit dalam pasal-pasal aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dan objektivitas seluruh rangkaian proses pemilihan wakil presiden di hadapan publik.

Selain fokus pada mitigasi risiko, Panitia Ad Hoc saat ini juga tengah merumuskan aspek teknis pelaksanaan pemilihan. Beberapa poin yang sedang dibahas meliputi:

Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K Harman, menambahkan bahwa prosedur yang disusun tetap akan mengacu pada konstitusi, di mana Presiden mengajukan dua nama calon kepada anggota MPR untuk dipilih. Panitia saat ini sedang menyusun rancangan Ketetapan MPR yang akan memayungi seluruh prosedur tersebut.

Lebih lanjut, Benny mengungkapkan bahwa pembahasan ini akan melibatkan para ahli untuk menjamin aspek legalitas dan prosedural. Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/11/2026) dengan agenda yang terbuka bagi publik, sebagai bentuk komitmen MPR dalam menjaga transparansi.

Hingga saat ini, pihak MPR belum menerima secara resmi dua nama yang akan diajukan oleh Presiden. Berdasarkan informasi yang beredar, penyerahan nama-nama tersebut direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden kepada pimpinan MPR pada Rabu (25/11/2026).

Seluruh rancangan aturan, termasuk mekanisme pemilihan dan mitigasi hambatan, ditargetkan rampung paling lambat pada 8 Desember 2026. Hal ini menjadi batas waktu krusial agar satu hari setelahnya, pada 9 Desember 2026, agenda rapat paripurna pemilihan wakil presiden dapat terlaksana tanpa kendala berarti.