DermayuMagz.com – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tengah mematangkan rencana strategis terkait penguatan sistem pertahanan di tingkat daerah. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan wacana penempatan satu Batalyon Infanteri di setiap kabupaten sebagai langkah konkret dalam memperkokoh pertahanan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Dalam penjelasannya, Sjafrie merinci bahwa target tersebut disesuaikan dengan jumlah wilayah administratif kabupaten di Indonesia yang mencapai 514 daerah. Artinya, proyeksi pengembangan satuan tempur ini akan mencakup 514 batalyon infanteri yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.
Landasan Konstitusional Pertahanan Negara
Menanggapi berbagai spekulasi yang muncul di publik, Menhan menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah upaya militerisasi di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan murni merupakan implementasi dari amanat konstitusi untuk menjaga kedaulatan negara.
Sjafrie merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum utama. Menurutnya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang diatur dalam konstitusi mewajibkan adanya kesiapan pertahanan yang terintegrasi secara nasional hingga ke tingkat wilayah terkecil.
Pengawasan dan Sinergi dengan Parlemen
Guna memastikan realisasi program berjalan sesuai rencana, Sjafrie menyatakan dirinya secara rutin melakukan peninjauan langsung ke berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan hampir setiap pekan untuk memantau progres pembangunan infrastruktur dan kesiapan satuan di lapangan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan dari legislatif terhadap jalannya kebijakan pertahanan ini. Pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR RI juga difokuskan pada sinkronisasi kebijakan strategis agar implementasi di lapangan tetap selaras dengan regulasi yang berlaku.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menyatakan bahwa DPR berkomitmen untuk mendukung sinkronisasi pemikiran strategis pemerintah agar mekanisme sistem pertahanan nasional dapat diimplementasikan dengan optimal dan transparan.
Langkah ini menandai upaya pemerintah dalam memperkuat postur pertahanan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan kesiapan personel dalam menghadapi ancaman yang mungkin timbul di masa depan.

















