DermayuMagz.com – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan sikapnya terkait proses penggantian posisi Wakil Presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Partai tersebut menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok pendamping baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif pemilihan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki kursi tersebut sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
Meski memberikan kewenangan penuh kepada Presiden, PAN menyampaikan pandangan mengenai kriteria ideal bagi calon pengganti. Viva menyebutkan bahwa figur yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu menjalin kerja sama harmonis dengan Presiden.
“Yang diajukan oleh Presiden tentu adalah figur yang dapat bekerja sama, memiliki chemistry serta energi yang selaras. Selain itu, calon tersebut diharapkan dapat membantu tugas-tugas pemerintahan, memiliki loyalitas tinggi kepada NKRI, serta merupakan sosok pekerja keras,” ujar Viva pada Sabtu (14/11/2026).
Proses pengisian jabatan ini kini memasuki tahap krusial di tingkat legislatif. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk segera mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat pada 18 November 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat gabungan pimpinan MPR yang telah memutuskan untuk mengirimkan surat resmi kepada Presiden terkait permintaan pengusulan nama calon. Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah dikirimkan kepada Presiden pada Jumat (13/11/2026).
Terkait mekanisme pemilihan, Muzani menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden memiliki kewajiban untuk mengusulkan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratan administratifnya. Pengajuan ini harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.
Agenda sidang paripurna yang berfokus pada pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan wakil presiden baru telah dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.
Mengenai kualifikasi atau latar belakang calon yang akan diusulkan, Muzani menegaskan bahwa konstitusi tidak memberikan batasan khusus terkait asal-usul calon. UUD 1945 hanya mengamanatkan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama yang akan diproses lebih lanjut oleh MPR.
Hingga saat ini, pihak MPR mengaku belum mengetahui secara pasti siapa sosok yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo. Fokus utama pimpinan MPR saat ini adalah memastikan proses verifikasi berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku demi menjamin kelancaran transisi kepemimpinan nasional.
