DermayuMagz.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen penuh Pemerintah Pusat dalam upaya pemulihan keamanan di Wamena. Pemerintah hadir untuk memastikan penyelesaian konflik yang terukur dan berfokus pada pemulihan masyarakat hingga kondisi kembali kondusif.
Penegasan ini disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan di Wamena, Papua Pegunungan. Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Wamendagri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan atas upaya penyelamatan dan penanganan konflik. Ia secara khusus memuji gerakan cepat masyarakat Wamena dalam saling membantu dan menenangkan situasi saat konflik terjadi.
Dalam arahannya, Ribka meminta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera melakukan pendampingan dan pendataan warga yang terdampak konflik. Koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan diperlukan untuk menghitung kebutuhan penanganan dan dukungan yang akan diberikan.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan. Dukungan akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, serta bantuan dari Pemerintah Pusat.
Ribka Haluk menekankan bahwa tanggung jawab pemulihan berada di pundak semua pihak. Pendataan yang akurat akan menjadi pijakan untuk mengukur besaran bantuan yang dapat diberikan kepada warga yang terdampak.
Seluruh tokoh masyarakat, adat, agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan telah sepakat untuk menghentikan konflik. Fokus utama kini adalah menyelesaikan persoalan pemerintahan dan memulihkan masyarakat yang terdampak.
“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Pemerintah Pusat akan terus mendampingi proses pemulihan hingga situasi benar-benar stabil. Wamendagri sendiri ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga kondisi pulih sepenuhnya.
Selain langkah tanggap darurat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Perdasus ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan terukur dalam penanganan konflik di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Setelah rapat koordinasi, Ribka bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah melakukan peninjauan. Mereka mengunjungi rumah warga yang terbakar, rumah sakit, dan lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema pemulangan pengungsi secara bertahap. Proses pemulangan akan dilakukan setelah situasi keamanan dinyatakan benar-benar kondusif.
Baca juga : 15 Desain Penutup Jemuran Belakang Rumah yang Tetap Terkena Sinar Matahari
Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan diharapkan dapat berjalan lancar kembali seperti sedia kala.
