DermayuMagz.com – Penurunan harga gas industri menjadi US$ 13 per MMBtu dan peningkatan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 50% disambut positif oleh Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI). Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan daya saing sektor manufaktur, khususnya industri keramik, serta menjaga kelangsungan lapangan kerja.
Ketua Umum ASAKI, Edy Suyanto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah atas perhatian dan respons cepat terhadap aspirasi pelaku usaha. Selama bertahun-tahun, industri keramik menghadapi tantangan signifikan akibat tingginya biaya energi yang mencapai sekitar 50% dari total biaya produksi.
Dengan kebijakan baru ini, ASAKI memperkirakan rata-rata harga gas yang dibayarkan industri keramik akan turun menjadi sekitar US$ 9,5-10 per MMBtu. Penurunan ini setara dengan 38%-40% dari total biaya produksi, yang diharapkan dapat meringankan beban operasional perusahaan.
Penurunan biaya energi ini dinilai akan berdampak langsung pada upaya perusahaan untuk mempertahankan operasional dan meminimalkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian, ASAKI berharap agar pemerintah dapat kembali meningkatkan porsi alokasi HGBT hingga 70%-80%, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.
Peningkatan alokasi HGBT ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri menghadapi persaingan produk impor, terutama dari Tiongkok dan India. ASAKI meyakini bahwa kebijakan energi yang lebih kompetitif akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Lebih lanjut, dengan adanya kepastian pasokan gas yang lebih baik, industri keramik optimis dapat merealisasikan rencana ekspansi pada periode 2025-2029. Ekspansi ini mencakup penambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, yang akan membutuhkan investasi sekitar Rp 12 triliun. Proyeksi ini juga membuka peluang penciptaan sekitar 6.000 lapangan kerja baru.
ASAKI berharap momentum penurunan harga gas ini dapat menjadi katalisator pemulihan sektor manufaktur secara keseluruhan. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi industri keramik Indonesia, baik di pasar domestik maupun di kancah internasional.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah mengumumkan penyesuaian harga gas bumi industri melalui liquefied natural gas (LNG). Harga gas ini diturunkan dari kisaran US$ 20 per MMBtu menjadi US$ 13 per MMBtu.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengarkan aspirasi dari berbagai asosiasi industri, termasuk dari sektor keramik dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Bahlil menjelaskan bahwa penyelesaian masalah ini dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.
Untuk Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pemerintah tetap mengacu pada ketentuan yang ada, yaitu US$ 6,5 per MMBtu untuk gas sebagai bahan baku dan US$ 7 per MMBtu untuk gas sebagai bahan bakar. Dengan optimalisasi ini, komposisi HGBT dalam total kebutuhan gas bumi industri dapat ditingkatkan dari sekitar 40% menjadi 50%.
Sementara itu, untuk gas pipa non-HGBT, harga jual di tingkat pelanggan ditetapkan rata-rata sebesar US$ 9,6 per MMBtu, dan dipastikan tidak mengalami kenaikan.
Terkait pasokan gas berbasis LNG, pemerintah mencermati adanya fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah. Komponen harga LNG memang berkaitan erat dengan harga minyak mentah dunia.
Oleh karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, pemerintah menyiapkan skema penurunan harga. Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir yang semula berkisar US$ 20,57 per MMBtu akan diturunkan menjadi US$ 13 per MMBtu.
Bahlil menegaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo sangat jelas untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan. Setelah melalui perhitungan dan presentasi kepada Presiden, harga gas LNG industri akhirnya ditetapkan sebesar US$ 13 per MMBtu, yang merupakan respons terhadap masukan industri yang menginginkan harga di kisaran US$ 15-16 per MMBtu.
