DermayuMagz.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengeluarkan imbauan penting kepada para demonstran yang melakukan aksi di berbagai wilayah ibu kota. Imbauan ini menekankan agar para peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi mereka tanpa merusak fasilitas umum yang ada.
Menurut Pramono, kebebasan berekspresi merupakan hak yang dilindungi, namun hal tersebut harus tetap dibarengi dengan kepedulian terhadap sarana publik yang digunakan oleh seluruh masyarakat.
“Jadi, seperti yang saya sampaikan, yang paling penting apa, ungkapan untuk ekspresi ini jangan kemudian merusak fasilitas umum,” ujar Pramono di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta.
Ia menekankan bahwa fasilitas umum merupakan aset bersama yang dibangun untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungannya harus dijaga oleh semua pihak, termasuk para demonstran.
“Karena fasilitas umum itu milik bersama, sehingga dengan demikian saya betul-betul mengimbau, meminta, siapa pun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta jangan merusak fasilitas umum,” tegasnya.
Pramono juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia meyakini bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara tertib tanpa harus merusak sarana publik.
Aksi demonstrasi memang kerap mewarnai sejumlah wilayah di Jakarta. Pada Jumat (19/6/2026), beberapa aksi unjuk rasa dilaporkan terjadi di berbagai titik di Jakarta Pusat.
Salah satu aksi yang dijadwalkan adalah demonstrasi yang digelar oleh sejumlah badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari berbagai fakultas Universitas Trisakti. Aksi ini rencananya akan berlangsung di depan Gedung DPR.
Melalui akun Instagram resminya, organisasi mahasiswa tersebut mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi. Tuntutan yang disuarakan mencakup isu ekonomi, kinerja pemerintah, hingga supremasi sipil.
Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Massa mahasiswa Trisakti rencananya akan berkumpul terlebih dahulu di Tugu Luar Trisakti sebelum bergerak menuju kompleks parlemen.
Mahasiswa Trisakti membawa tiga tuntutan utama dalam aksi ini. Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi dan politik negara. Hal ini diwujudkan dengan permintaan penurunan harga bahan pokok, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), peningkatan ketersediaan BBM bersubsidi, serta penghentian pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Tuntutan kedua berfokus pada pemberantasan inkompetensi di kalangan pejabat publik. Mahasiswa meminta pemerintah untuk menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka juga menuntut perbaikan dalam komunikasi publik pemerintah.
Tuntutan ketiga adalah pengembalian supremasi sipil. Dalam poin ini, mahasiswa secara tegas menolak Undang-Undang (UU) Polri. Mereka juga menuntut pembebasan seluruh tahanan politik.
Lebih lanjut, mereka mendesak penghentian tindakan represif aparat serta praktik militerisme yang terjadi di Indonesia Timur dan ranah sipil. Terakhir, mahasiswa menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
