DermayuMagz.com – Peristiwa ambruknya ruang guru di UPTD SDN 2 Tugu, yang terletak di Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Insiden yang terjadi pada Jumat, 25 Juli 2026 ini memicu gelombang desakan dari elemen mahasiswa, khususnya Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma (DEMA IAI PDK) Indramayu, yang menuntut langkah konkret dari pemerintah daerah.
Kondisi bangunan sekolah yang mengalami keruntuhan struktural tersebut dinilai sebagai sinyal darurat terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Indramayu. Kerusakan yang menimpa fasilitas vital bagi tenaga pendidik ini memicu kekhawatiran publik mengenai standar keselamatan bangunan sekolah lainnya yang tersebar di berbagai kecamatan.
DEMA IAI PDK secara tegas mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan SDN 2 Tugu. Audit ini dipandang perlu untuk memastikan apakah ambruknya bangunan tersebut disebabkan oleh faktor usia konstruksi, buruknya kualitas material saat pembangunan, atau kurangnya pemeliharaan rutin yang seharusnya dilakukan oleh dinas terkait.
“Kami tidak ingin kejadian ini hanya dianggap sebagai musibah biasa. Perlu ada transparansi mengenai riwayat pemeliharaan sekolah ini. Apakah ada indikasi kelalaian dalam pemantauan kondisi bangunan sebelum akhirnya ambruk?” ungkap perwakilan DEMA IAI PDK dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, pihak mahasiswa mendesak Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat. Klarifikasi tersebut mencakup rencana perbaikan darurat, alokasi anggaran untuk renovasi, serta jaminan keselamatan bagi siswa dan guru yang masih beraktivitas di lingkungan sekolah tersebut pasca-kejadian.
Pentingnya Audit Infrastruktur Pendidikan
Dalam konteks tata kelola pendidikan, infrastruktur merupakan pilar utama yang menunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Bangunan sekolah yang aman dan nyaman adalah hak dasar bagi setiap siswa dan guru. Insiden di SDN 2 Tugu menjadi pengingat bahwa pemetaan kerentanan bangunan sekolah harus menjadi prioritas dalam rencana strategis daerah.
Beberapa poin yang disorot oleh pihak mahasiswa dalam desakannya meliputi:
- Audit teknis menyeluruh terhadap bangunan SDN 2 Tugu oleh tim ahli konstruksi.
- Transparansi penggunaan anggaran pemeliharaan gedung sekolah selama tiga tahun terakhir.
- Evaluasi sistem pengawasan berkala terhadap bangunan sekolah dasar di seluruh Kabupaten Indramayu.
- Jaminan percepatan pembangunan kembali ruang guru agar tidak mengganggu operasional sekolah.
Langkah Preventif ke Depan
Kecamatan Sliyeg sendiri merupakan salah satu wilayah di Indramayu dengan kepadatan sekolah dasar yang cukup tinggi. Keamanan infrastruktur di wilayah ini tentu menjadi perhatian banyak orang tua siswa. Tanpa adanya tindakan nyata dan audit yang objektif, trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas fasilitas publik dikhawatirkan akan terus meningkat.
DEMA IAI PDK menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga pihak Dinas Pendidikan memberikan jawaban yang memuaskan dan solusi yang konkret. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik baru, tetapi juga serius dalam menjaga daya tahan bangunan yang sudah ada.
Audit infrastruktur bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut nyawa dan keselamatan para pendidik serta generasi penerus bangsa yang berada di dalam lingkungan sekolah setiap harinya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu diharapkan segera merespons desakan ini. Publik menanti langkah cepat pemerintah untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan, mengingat musim hujan atau cuaca ekstrem seringkali mempercepat degradasi kualitas bangunan yang sudah tua atau tidak terawat dengan baik.
Kondisi SDN 2 Tugu kini menjadi ujian bagi komitmen Pemkab Indramayu dalam membenahi sektor pendidikan, tidak hanya dari sisi kurikulum, tetapi juga dari sisi kenyamanan dan keamanan ruang kelas serta ruang kerja para guru. Kecepatan respons dinas akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi mahasiswa dan kebutuhan nyata di lapangan.
