DermayuMagz.com – Tragedi kekerasan dan penelantaran yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, telah menggemparkan publik dan menimbulkan keprihatinan mendalam. Kasus ini, yang melibatkan praktik penyekapan anak dengan cara diikat, menjadi alarm serius bagi perlindungan anak di kota yang dikenal sebagai Kota Layak Anak.
Pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menyatakan harapan agar peristiwa ini menjadi yang “pertama dan terakhir” menunjukkan betapa besar luka yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, penyesalan dan proses hukum terhadap para tersangka hanyalah langkah awal yang bersifat reaktif terhadap sebuah insiden.
Secara fundamental, kasus ini menuntut sebuah evaluasi mendalam mengenai peran negara dalam melindungi ruang tumbuh kembang anak. Hal ini menjadi krusial ketika fungsi pengasuhan anak mulai bergeser menjadi sebuah komoditas ekonomi.
Tragedi di Little Aresha secara gamblang menunjukkan adanya distorsi nilai yang serius. Ketika pengasuhan anak dipandang semata-mata sebagai entitas bisnis, tanpa standar etika dan kualifikasi yang ketat, anak-anak berisiko diperlakukan bukan sebagai individu yang perlu dilindungi, melainkan sebagai beban kerja yang harus dikendalikan dengan cara-cara instan, bahkan melalui kekerasan.
Temuan bahwa praktik kekerasan terjadi berulang kali dan bahkan diwariskan dalam organisasi tersebut mengindikasikan adanya kegagalan kultural di dalam lembaga itu sendiri. Situasi ini secara jelas menandakan lemahnya mekanisme internal maupun eksternal dalam mendeteksi penyimpangan yang terjadi sejak dini.
Pengalaman di berbagai tempat telah membuktikan bahwa tanpa pengawasan berlapis dari otoritas perizinan dan perlindungan anak, lembaga-lembaga swasta memiliki potensi besar untuk menutup diri dan mengembangkan praktik-praktik menyimpang di balik ruang-ruang tertutup.
Penetapan tersangka memang merupakan bentuk penegakan hukum yang penting. Namun, pertanyaan yang jauh lebih krusial adalah bagaimana sebuah lembaga yang menaungi puluhan anak dapat terus beroperasi tanpa terdeteksi, meskipun diduga menjalankan praktik kekerasan yang sistematis.
Di sinilah peran pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait perlu dievaluasi secara mendalam. Pengawasan tidak seharusnya hanya bergantung pada kepercayaan semata atau tanggung jawab moral para pengelola lembaga. Moralitas memang merupakan fondasi penting, namun regulasi yang kuat berperan sebagai pagar pengaman yang esensial.
Baca juga di sini: Perusahaan Daur Ulang Hotbottles Menggerakkan Ekosistem Kreatif Berbasis Sampah di Malang
Oleh karena itu, tata kelola lembaga pengasuhan anak di masa depan harus dibangun di atas sistem yang lebih ketat, transparan, dan terukur. Standar kesejahteraan anak harus dijadikan syarat utama dalam operasional sebuah lembaga pengasuhan. Hal ini harus disertai dengan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang terjadi, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha dan pembatasan bagi pelaku usaha yang terbukti lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Kami di DermayuMagz.com memandang bahwa solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan memperkuat koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2), serta Dinas Perizinan. Pemerintah Daerah DIY perlu menginisiasi sebuah “Sistem Sertifikasi Layak Anak” yang bersifat dinamis dan transparan.
Syarat mutlak untuk sertifikasi ini mencakup kewajiban uji kompetensi dan tes psikologi secara berkala bagi setiap tenaga pengasuh. Selain itu, pemasangan teknologi pengawasan seperti CCTV yang dapat diakses secara real-time oleh orang tua dan otoritas pengawas juga perlu diwajibkan.
Pemeriksaan kepatuhan etika oleh lembaga independen secara mendadak atau surprise inspection juga menjadi elemen penting dalam sistem ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional dan etika secara berkelanjutan.
Kita semua harus menyadari bahwa anak-anak merupakan investasi peradaban yang paling hakiki. Membiarkan praktik kekerasan terjadi di lembaga pengasuhan sama saja dengan menanam benih trauma sistemik yang pada akhirnya akan merusak struktur sosial kita di masa depan.
Yogyakarta, dengan segala kekayaan kearifan budayanya, memiliki beban moral yang besar untuk membuktikan bahwa perlindungan anak bukanlah sekadar slogan yang terpampang di papan reklame, melainkan sebuah manifestasi dari nilai kemanusiaan yang paling luhur.
Pada akhirnya, sebuah bangsa dinilai bukan dari kemegahan pembangunan fisiknya, melainkan dari cara mereka memperlakukan anggota masyarakatnya yang paling lemah dan tidak berdaya. Jangan sampai kesibukan ekonomi membutakan kita dari kewajiban mulia untuk menjaga cahaya di mata anak-anak kita.
Jangan biarkan jerit sunyi anak-anak terkubur di balik izin usaha. Sebab, ketika negara gagal melindungi buaian para penerus bangsa, ia sedang mempertaruhkan masa depan seluruh peradaban.(*)
