DermayuMagz.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan jadwal resmi pelaksanaan seleksi kompetensi bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat. Tahapan penting ini akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2026 dan berlangsung hingga 27 Juli 2026, menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).
Dalam rangka memastikan kelancaran dan transparansi proses seleksi, BKN telah mempersiapkan sebanyak 42 titik lokasi ujian. Titik-titik ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mencakup 35 lokasi yang dikelola langsung oleh BKN, termasuk kantor pusat, kantor regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN. Selain itu, terdapat pula 7 titik lokasi ujian mandiri yang disiapkan oleh instansi terkait.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menjelaskan bahwa penyelenggaraan seleksi ini mengacu pada regulasi terbaru yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Landasan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024, serta Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.
Wisudo menambahkan bahwa BKN berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan seleksi ini secara profesional, objektif, dan akuntabel. Penggunaan sistem CAT diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelamar untuk menunjukkan kompetensi mereka secara adil. “Kami memastikan bahwa proses ini berjalan transparan, objektif, dan akuntabel,” tegasnya.
Pelaksanaan seleksi kompetensi yang dijadwalkan selama 15 hari ini merupakan langkah krusial dalam proses pengadaan PPPK Sekolah Rakyat. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural para calon pegawai, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
BKN mengimbau seluruh peserta yang telah mendaftar untuk secara cermat memantau informasi resmi terkait jadwal dan lokasi ujian. Persiapan yang matang sangat disarankan, termasuk memastikan kehadiran di lokasi ujian paling lambat 60 menit sebelum waktu seleksi dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan dapat berakibat pada tidak diizinkannya peserta mengikuti ujian.
Lebih lanjut, BKN menyatakan bahwa penyelenggaraan seleksi berbasis teknologi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan tenaga pendidik yang kompeten dan berkualitas untuk Sekolah Rakyat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk terus meningkatkan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, isu anggaran untuk program-program sosial, termasuk Sekolah Rakyat, juga menjadi perhatian. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, beberapa waktu lalu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027. Usulan ini disampaikan mengingat pagu indikatif yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran telah memaksa dilakukannya efisiensi di berbagai lini, termasuk anggaran operasional kantor yang menurun drastis. Ia juga menyoroti tidak adanya anggaran operasional khusus untuk bansos, serta masih kurangnya anggaran untuk Sekolah Rakyat dan Pemberdayaan Sosial.
Oleh karena itu, Kementerian Sosial berharap mendapatkan dukungan dari Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan tambahan anggaran tersebut. Tujuannya adalah agar program-program prioritas nasional, yang salah satunya menyangkut keberlanjutan dan peningkatan kualitas Sekolah Rakyat, dapat berjalan secara optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
