DermayuMagz.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menyoroti fenomena operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah di Indonesia. Kali ini, ia menyampaikan rasa prihatinnya yang mendalam terkait kasus yang menjerat Bupati Lombok Barat, sebuah peristiwa yang menambah daftar panjang kepala daerah berurusan dengan hukum karena dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam keterangannya pada Senin (20/7/2026), Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya tidak tinggal diam dalam melakukan pengawasan dan pencegahan. Berbagai instrumen mitigasi telah diterapkan, mulai dari pembekalan intensif saat kepala daerah baru menjabat hingga program retret untuk memperkuat pemahaman etika dan tata kelola pemerintahan.
“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian pembinaan-pembinaan telah dilakukan,” ujar Tito.
Lebih jauh, Mendagri mengungkapkan bahwa upaya pembinaan tersebut tidak hanya dilakukan melalui jalur administratif, tetapi juga melibatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, para kepala daerah dari seluruh penjuru tanah air sempat dikumpulkan secara khusus di Sentul untuk menerima pengarahan agar menjaga integritas dalam memimpin daerah.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa arahan tersebut belum sepenuhnya mampu membentengi pejabat daerah dari godaan korupsi. “Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga,” tambahnya dengan nada kecewa.
Faktor Integritas Pribadi
Tito menjelaskan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengawasi setiap gerak-gerik kepala daerah. Hal ini dikarenakan mekanisme rekrutmen kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses pemilihan umum. Dengan demikian, legitimasi mereka berasal dari rakyat, yang seharusnya dibarengi dengan tanggung jawab moral yang besar.
Menurut mantan Kapolri ini, kunci utama dalam menekan angka korupsi di tingkat daerah terletak pada integritas masing-masing individu. Sistem yang transparan, secanggih apa pun, tidak akan efektif jika individu yang memegang jabatan tidak memiliki komitmen kuat untuk menolak praktik lancung.
“Kita enggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang,” tegas Tito.
Kasus yang menimpa Bupati Lombok Barat ini diharapkan menjadi lonceng peringatan bagi seluruh kepala daerah lainnya di Indonesia. Tito menekankan agar kejadian serupa menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri secara mendalam. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk memperkaya diri sendiri.
Dengan maraknya OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mendagri berharap para pejabat daerah lebih mawas diri dan mematuhi koridor hukum yang berlaku. Menjaga integritas bukan hanya tentang menghindari jeratan hukum, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan kepada mereka saat pemilihan berlangsung.
