DermayuMagz.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meningkatkan status penanganan perkara yang menyeret Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, ke tahap penyidikan. Langkah hukum ini diambil setelah lembaga antirasuah tersebut merampungkan gelar perkara atau ekspose pada Senin (20/7) malam.
Keputusan tersebut diambil tak lama setelah Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa peningkatan status ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyelidik di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Terkait kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Lombok Barat, malam tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (21/7).
Hingga Selasa pagi, penyidik KPK tercatat telah memeriksa delapan orang yang diduga terlibat dalam pusaran perkara ini. Proses pemeriksaan intensif dilakukan untuk mendalami keterlibatan masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Adapun rincian pihak-pihak yang diperiksa meliputi:
- Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawo.
- Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat.
- Tiga orang yang merupakan ajudan dan sopir bupati.
- Satu pihak swasta yang diamankan di NTB.
- Satu pihak swasta lainnya yang ditangkap di wilayah Jakarta pada Senin (20/7).
Menurut keterangan resmi KPK, perkara ini diduga kuat berkaitan dengan praktik korupsi yang sistemik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Fokus utama penyidikan mencakup dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, praktik suap proyek, hingga penerimaan gratifikasi.
Dalam operasi senyap yang berlangsung di Lombok Barat, tim KPK juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting. Selain dokumen-dokumen terkait proyek, penyidik menyita uang tunai dalam pecahan rupiah yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini. Tentu ini juga masih akan terus didalami dalam pemeriksaan awal ini,” tambah Budi.
Sebagai informasi, Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu metode penindakan KPK yang dilakukan untuk menangkap pelaku korupsi saat melakukan tindak pidana secara langsung. Keberhasilan OTT sering kali menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di instansi pemerintah daerah.
Hingga saat ini, pihak KPK belum merinci siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Budi Prasetyo menyatakan bahwa konstruksi perkara, kronologi lengkap, barang bukti, serta daftar nama tersangka akan disampaikan secara transparan kepada publik melalui konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung pada sore hari ini.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Indonesia yang berurusan dengan hukum akibat dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan daerah. Masyarakat kini menanti perkembangan lebih lanjut mengenai bagaimana proses hukum ini akan berlanjut di tingkat penyidikan.
