DermayuMagz.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi memulai kembali agenda kedewanan dengan menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Rapat ini menjadi momentum pembuka bagi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, ini menandai berakhirnya masa reses bagi seluruh anggota legislatif. Dengan dibukanya masa persidangan ini, berbagai agenda legislasi, pengawasan, dan pembahasan kebijakan strategis nasional kembali dijalankan secara formal.
Dalam agenda legislasi yang telah disusun, terdapat dua Rancangan Undang-Undang (RUU) utama yang mendapatkan perhatian khusus untuk dibahas lebih lanjut. Fokus pembahasan ini melibatkan koordinasi intensif antara komisi terkait dengan para pakar serta pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing.
Fokus Pembahasan Komisi V dan Komisi III
Komisi V DPR RI menjadwalkan pembahasan mendalam mengenai RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan pembaruan regulasi transportasi yang kian dinamis.
Untuk memperkaya perspektif dalam revisi undang-undang tersebut, Komisi V mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan akademisi dari berbagai institusi pendidikan tinggi. Di antaranya adalah:
Sementara itu, Komisi III DPR RI memfokuskan agenda pada pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RUU ini dianggap krusial dalam upaya penguatan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak kejahatan ekonomi.
Agenda Penjaringan Masukan dan Telaah DIM
Proses pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan. Komisi III menjadwalkan RDPU untuk mendengarkan pandangan para ahli, termasuk Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja, guna mendapatkan masukan akademis dan praktis terkait draf RUU tersebut.
Selain sesi dengar pendapat, Panitia Kerja (Panja) Komisi III juga telah menjadwalkan agenda khusus untuk melakukan penelaahan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Penelaahan DIM merupakan tahapan krusial dalam proses legislasi di mana setiap fraksi menyampaikan poin-poin masukan, keberatan, atau usulan perubahan terhadap pasal-pasal yang tertuang dalam RUU.
Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menyelesaikan tanggung jawab legislasi selama Masa Persidangan II. Publik diharapkan dapat terus memantau perkembangan pembahasan RUU ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap tata kelola transportasi nasional maupun efektivitas pemberantasan tindak pidana di Indonesia.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal bagi DPR untuk menyelesaikan sejumlah target legislasi yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.
