DermayuMagz.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mulai mengambil langkah konkret dalam memperbarui landasan hukum pertahanan negara. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana revisi Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara yang ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang.
Langkah strategis ini mencuat setelah Sjafrie melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Dalam agenda tersebut, ia berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto untuk membahas arah perubahan regulasi tersebut.
Sjafrie menjelaskan bahwa urgensi revisi UU Pertahanan didasari oleh adanya ketidaksesuaian antara aturan lama dengan dinamika kebutuhan pertahanan nasional saat ini. Ia menyoroti bahwa UU Pertahanan yang berlaku sejak 2002 sudah tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan regulasi lain, seperti UU TNI yang sudah lebih dulu mengalami penyesuaian.
Sebagai tindak lanjut, Kemhan dan DPR RI sepakat untuk membentuk kelompok kerja khusus. Kelompok ini bertugas menyusun rumusan perubahan undang-undang dengan target formulasi awal dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. Dengan demikian, proses revisi diharapkan sudah dapat bergulir secara formal pada tahun berikutnya.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam revisi ini adalah penegasan mengenai strategi pertahanan nasional. Sjafrie menekankan bahwa Indonesia perlu menuangkan prinsip strategi pertahanan defensif secara lebih eksplisit ke dalam naskah undang-undang.
Strategi defensif yang dimaksud berfokus pada upaya perlindungan wilayah kedaulatan serta kepentingan nasional. Hal ini menegaskan posisi Indonesia yang tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan agresif atau penyerangan terhadap negara lain. Integrasi prinsip ini diharapkan menjadi landasan kebijakan pertahanan yang lebih solid di masa depan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai mekanisme pengawasan parlemen terhadap program-program pertahanan. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa dialog tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pemikiran strategis antara pemerintah dan legislatif.
Sinkronisasi ini dinilai penting agar setiap kebijakan pertahanan yang diimplementasikan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Dengan adanya kolaborasi yang erat, mekanisme sistem pertahanan negara diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif dan akuntabel di bawah pengawasan DPR RI.
Rencana revisi UU Pertahanan ini mendapatkan respons positif dari jajaran pimpinan DPR. Fokus utama ke depan adalah memastikan bahwa setiap pasal yang direvisi mampu menjawab tantangan keamanan global sekaligus memperkuat kedaulatan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pertahanan yang dianut Indonesia.

















