DermayuMagz.com – Sebuah laporan keuangan terbaru Donald Trump telah memicu kontroversi terkait hubungannya dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Pengungkapan ini menyoroti pemberian 10 tiket VIP senilai US$ 15.000 (sekitar Rp 270 juta) oleh Infantino kepada Trump untuk menyaksikan final FIFA Club World Cup. Insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas dan independensi FIFA dalam menjalankan organisasinya.
Dokumen keuangan yang dirilis pada Kamis, 2 Juli 2026, menunjukkan bahwa Trump menerima tiket tersebut untuk pertandingan yang berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, pada Juli tahun lalu. Dalam acara tersebut, Trump tidak hanya menyaksikan kemenangan Chelsea atas Paris Saint-Germain, tetapi juga turut naik ke lapangan bersama Infantino untuk menyerahkan trofi kepada para pemenang.
Pemberian fasilitas mewah ini menambah daftar panjang interaksi antara kedua tokoh tersebut yang telah menimbulkan sorotan. Sebelumnya, FIFA juga dikabarkan menyewa ruang kantor di Trump Tower, sebuah langkah yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk kedekatan bisnis yang tidak lazim bagi sebuah organisasi olahraga internasional.
Kedekatan Trump dan Infantino semakin terlihat dalam berbagai acara kenegaraan dan olahraga. Keduanya pernah tampil bersama di Gedung Putih, serta dalam acara pengundian grup Piala Dunia 2026. Momen pengundian ini sendiri sempat diwarnai kontroversi ketika Trump berupaya mengganti nama gedung kesenian menjadi “Trump Kennedy Center,” sebuah langkah yang akhirnya dibatalkan oleh pengadilan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih maupun FIFA yang mengklarifikasi implikasi dari pemberian tiket dan hubungan dekat ini terhadap kebijakan pemerintah atau independensi FIFA. Namun, laporan ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pengamat olahraga dan aktivis hak asasi manusia.
Gugatan Etik dari Parlemen Eropa
Menanggapi situasi ini, sebanyak 50 anggota Parlemen Eropa telah menyampaikan surat resmi kepada FIFA. Mereka mendesak agar FIFA segera menindaklanjuti pengaduan etik yang diajukan oleh FairSquare, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada hak pekerja migran dan tata kelola olahraga.
Pengaduan tersebut merujuk pada pemberian FIFA Peace Prize perdana kepada Donald Trump pada Desember 2025. Dalam upacara penghargaan tersebut, FIFA menampilkan video yang memuji kebijakan luar negeri Trump, dan Infantino secara terbuka menyatakan dukungan kepada Trump di atas panggung. Tindakan ini dianggap melanggar prinsip netralitas politik yang seharusnya dipegang teguh oleh FIFA.
Para legislator Eropa menekankan pentingnya FIFA untuk membuktikan komitmennya terhadap netralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka berharap Komite Etik FIFA dapat segera mengambil tindakan tegas dan serius terhadap kasus ini.
Fasilitas Olahraga Mewah dan Implikasi Diplomatik
Selain tiket final FIFA Club World Cup, laporan keuangan Trump juga mengungkap penerimaan tiket ajang olahraga mewah lainnya senilai hampir US$ 120.000. Fasilitas tersebut meliputi:
- 10 Tiket Super Bowl senilai US$ 50.000
- 10 Tiket Turnamen Tenis U.S. Open senilai US$ 25.000
- Tiket Turnamen Golf Ryder Cup senilai US$ 11.250
Pemanfaatan ajang olahraga besar sebagai sarana pencitraan politik bukanlah hal baru bagi Trump. Selama masa jabatannya, berbagai menteri kabinetnya juga kerap terlihat hadir di pertandingan Piala Dunia, dan narasi nasionalisme seringkali dibangun melalui media sosial terkait partisipasi timnas AS.
Namun, politisasi olahraga ini tidak lepas dari gesekan diplomatik. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Markwayne Mullin, menuai kritik tajam setelah menyatakan kegembiraannya atas tersingkirnya Iran dari sebuah turnamen, yang dianggap sebagai perlakuan diskriminatif oleh pejabat sepak bola Iran.
FIFA sendiri tengah mempersiapkan Piala Dunia 2026, sebuah edisi akbar yang akan diselenggarakan di tiga negara: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Skala penyelenggaraan ini menuntut koordinasi logistik dan diplomatik yang kompleks, termasuk urusan visa, keamanan, dan transportasi lintas negara.
Situasi ini menempatkan FIFA di persimpangan jalan, di mana organisasi tersebut dituntut untuk menjaga integritas dan independensinya di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
