DermayuMagz.com – Penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tidak hanya dipandang sebagai kelompok rentan saat bencana melanda, melainkan telah mengambil peran aktif dalam perancangan sistem kesiapsiagaan bencana yang inklusif.
Melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB, yang dibentuk berkat dukungan SIAP SIAGA, sebuah program kemitraan antara Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana, para penyandang disabilitas kini terlibat langsung dalam berbagai tahapan penting.
Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan kebencanaan, tetapi juga aktif memetakan kelompok rentan, menyusun basis data yang terperinci, hingga memberikan masukan krusial dalam proses perencanaan penanggulangan bencana.
Koordinator Bidang Data dan Informasi ULD BPBD Provinsi NTB, Lalu Ahmad Fatoni, yang akrab disapa Bajang Toni, menceritakan bahwa inisiatif ini bermula pada Maret 2024. Saat itu, Program SIAP SIAGA memfasilitasi pertemuan antara berbagai organisasi penyandang disabilitas, organisasi yang peduli terhadap disabilitas, BPBD, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan kolaborasi. Awalnya, mereka membentuk sebuah kelompok kerja yang dinamakan Pokja Gedsi, singkatan dari Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial.
Seiring waktu, kelompok kerja ini mengalami perkembangan dan bertransformasi menjadi ULD BPBD Provinsi NTB. Unit ini secara resmi diluncurkan pada 3 Desember 2024, bertepatan dengan perayaan Hari Disabilitas Internasional.
Fatoni, yang merupakan penyandang disabilitas fisik, mengakui bahwa pada awalnya, isu kebencanaan terasa asing bagi banyak organisasi penyandang disabilitas di NTB. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia kebencanaan.
Namun, setelah kapasitas mereka ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan mengenai istilah-istilah kebencanaan, mereka merasa cukup kompeten untuk menjadi mitra strategis. Kini, mereka siap berkontribusi sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan bencana yang inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
ULD BPBD NTB juga memegang peranan penting dalam proses pemetaan data terpilah penyandang disabilitas. Data ini menjadi fondasi krusial untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang benar-benar inklusif di NTB.
Hingga saat ini, kegiatan pemetaan data telah difokuskan pada tiga wilayah strategis, yaitu Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Proses ini memanfaatkan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai sumber utamanya.
Pentingnya Data Kelompok Rentan
Data yang berhasil dikumpulkan tidak hanya mencakup jumlah penyandang disabilitas. Informasi yang didapatkan juga merinci tingkat kerentanan mereka, keberadaan pengasuh, hingga titik koordinat lokasi tempat tinggal mereka.
Fatoni menekankan betapa pentingnya informasi ini untuk memastikan bahwa kelompok yang paling rentan mendapatkan perlindungan maksimal saat bencana terjadi.
Ia menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berat dan sedang dianggap sebagai kategori yang paling rentan menjadi korban bencana. Sementara itu, penyandang disabilitas ringan mungkin masih memiliki kemampuan untuk melakukan evakuasi secara mandiri.
Namun, bagi mereka yang mengalami disabilitas berat dan sedang, tentu saja akan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain serta dukungan dari lingkungan terdekatnya.
Selanjutnya, data yang telah berhasil dipetakan ini akan disandingkan dengan informasi mengenai ancaman bencana yang ada di setiap wilayah. Ancaman tersebut meliputi gempa bumi, banjir, dan risiko bencana lainnya.
Data ini juga akan diintegrasikan ke dalam fitur disabilitas yang tersedia pada kanal resmi Pemerintah Provinsi NTB. Hal ini mencakup aplikasi Siaga NTB maupun laman resmi yang memang dirancang untuk mendukung sistem informasi kebencanaan.
Dengan adanya integrasi data ini, pemerintah daerah akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai lokasi kelompok rentan. Selain itu, mereka juga dapat mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin dihadapi oleh kelompok tersebut apabila bencana terjadi.
Fatoni menambahkan, kemampuan untuk memetakan lokasi penyandang disabilitas hingga ke titik koordinat spesifik akan sangat membantu. Hal ini memungkinkan perumusan langkah-langkah penanggulangan yang komprehensif, baik pada fase sebelum, saat, maupun pascabencana.
