DermayuMagz.com – Lonjakan Harga Minyak mentah global yang terus berlanjut hingga pertengahan September 2026 telah menempatkan perekonomian Korea Selatan dalam posisi yang menantang. Pemerintah setempat kini menghadapi dilema besar terkait keberlanjutan kebijakan pembatasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah dijalankan sejak Maret lalu.
Kebijakan intervensi harga ini pada dasarnya dirancang untuk meredam dampak inflasi yang menekan daya beli rumah tangga. Berdasarkan data yang dilaporkan pada Kamis (17/9/2026), langkah strategis tersebut terbukti mampu menjaga stabilitas harga konsumen, dengan catatan inflasi yang terkendali di kisaran 3,1% pada Agustus, di mana pembatasan BBM menyumbang kontribusi signifikan dalam menekan angka inflasi sebesar 0,5%.
Namun, tantangan muncul seiring dengan tren kenaikan harga komoditas energi dunia. Pada penutupan pasar Selasa waktu setempat, minyak mentah Brent untuk pengiriman November tercatat berada di level US$ 108,75 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober juga mengalami kenaikan sebesar 4,38% menjadi US$ 105,83 per barel. Kondisi pasar internasional yang fluktuatif ini memicu tekanan fiskal yang lebih berat bagi pemerintah dalam memenuhi kompensasi subsidi.
Perselisihan Mengenai Kompensasi Industri
Di balik stabilitas harga di tingkat konsumen, terdapat beban finansial yang kian membengkak di sisi industri pengolah minyak. Pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah mengalokasikan dana sekitar 4,2 triliun won atau setara dengan Rp 53,7 triliun untuk program kompensasi selama enam bulan. Sayangnya, akumulasi kerugian yang dialami perusahaan pengolah minyak akibat kewajiban menjual produk di bawah harga pasar ditaksir telah melampaui angka 5 triliun won atau sekitar Rp 63,9 triliun.
Kesenjangan antara proyeksi dana pemerintah dan realitas kerugian industri ini memicu perdebatan alot. Kedua belah pihak saat ini masih dalam proses negosiasi terkait metode penghitungan kerugian dan besaran kompensasi yang harus dibayarkan, yang berakibat pada tertundanya tahap pertama pencairan dana tersebut.
“Pengendalian harga domestik dapat mengganggu arus kas perusahaan apabila kenaikan biaya minyak mentah tidak sepenuhnya diganti oleh pemerintah,” ungkap Benson Wu, Ekonom Korea di Bank of America Global Research.
Dilema Kebijakan dan Pola Konsumsi
Selain persoalan fiskal, kebijakan pembatasan harga ini juga disorot karena dianggap tidak memberikan insentif bagi masyarakat untuk melakukan efisiensi energi. Data dari Korea National Oil Corp menunjukkan bahwa konsumsi bensin pada Juli tercatat mencapai 8,86 juta barel, melampaui rekor konsumsi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,856 juta barel.
Para ahli ekonomi memberikan catatan kritis terkait hal ini. Troy Stangarone, Visiting Senior Fellow di Korea Economic Institute of America, menyatakan bahwa kebijakan pembatasan harga yang dipertahankan terlalu lama berisiko menumpulkan sinyal pasar. Hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat tetap mengonsumsi bahan bakar dalam volume yang tinggi meskipun harga minyak dunia sedang berada dalam tren kenaikan.
Meski menghadapi tantangan berat, Presiden Lee Jae Myung dalam pernyataannya pada 12 September 2026 menegaskan bahwa sejauh ini pasokan BBM domestik tetap terjaga dengan baik. Ia mengaitkan stabilitas tersebut dengan efektivitas pengendalian volume ekspor dan kebijakan batas harga yang diterapkan. Ke depan, para pengamat menyarankan agar pemerintah mulai melakukan penyesuaian kebijakan secara bertahap guna menjaga adaptasi ekonomi domestik terhadap dinamika harga energi global yang sulit diprediksi.
