DermayuMagz.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Maluku untuk lebih mengoptimalkan potensi kemaritiman yang melimpah. Potensi ini dinilai sebagai modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Ribka Haluk dalam sebuah Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, serta para Bupati/Wali Kota beserta Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Acara ini diselenggarakan di Kantor Gubernur Maluku pada Kamis, 4 Juni 2026.
Ribka Haluk menekankan bahwa kekayaan sumber daya laut Maluku, baik yang berada di permukaan maupun di bawah laut, memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya seperti ikan, mutiara, dan lainnya dapat menghasilkan pendapatan daerah yang lebih optimal.
Ia menambahkan bahwa sektor kemaritiman memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif telah tercatat berkontribusi lebih dari 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Mengingat Maluku merupakan wilayah kepulauan, ujar Ribka, provinsi ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor kemaritiman secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, Wamendagri menyoroti beberapa capaian ekonomi di Maluku yang menunjukkan tren positif. Sebagai contoh, Kabupaten Maluku Barat Daya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 12,41 persen pada triwulan IV tahun 2025. Sementara itu, Kota Ambon menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71 persen, angka ini bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Capaian-capaian tersebut menjadi indikasi kuat bahwa potensi ekonomi Maluku dapat terus digali dan dikembangkan. Penguatan sektor-sektor unggulan, terutama sektor kemaritiman, menjadi kunci untuk membuka potensi tersebut.
Sektor Swasta Harus Terlibat
Ribka Haluk juga menggarisbawahi pentingnya pelibatan sektor swasta dan dunia usaha dalam menggerakkan roda perekonomian di Maluku. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada birokrasi pemerintah.
Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, sangat diperlukan agar aktivitas ekonomi di daerah menjadi lebih dinamis. Ia berharap agar “mesin-mesin birokrasi maupun swasta ini juga perlu kita hidupkan.”
Selain itu, Ribka mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Kolaborasi ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di Maluku.
Ia berharap agar sinergi dan kolaborasi ini terus diperkuat. Dukungan dari Forkopimda sangat dibutuhkan untuk membantu Gubernur dan jajarannya dalam menjaga kondisi Maluku agar tetap kondusif.
Acara Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito, serta Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath. Turut hadir pula jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa, serta para bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Maluku yang bergabung secara langsung maupun melalui daring.
