DermayuMagz.com – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sebuah keputusan yang diambil di tengah gejolak kenaikan harga minyak mentah dunia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
Keputusan ini diambil setelah adanya usulan kenaikan harga BBM yang sempat mengemuka ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) melonjak tajam, bahkan mencapai US$119 per barel.
Namun, dalam diskusi intensif bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan, pemerintah berkomitmen untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna menghindari kenaikan harga BBM subsidi.
“Saya berpandangan masyarakat kecil harus tetap dilindungi dalam kondisi seperti ini. Karena itu BBM subsidi jangan dinaikkan,” tegas Bahlil dalam sebuah forum diskusi bertajuk Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah justru dapat menjadi sumber pendanaan tambahan bagi negara. Ketika ICP berada di kisaran US$70 per barel, perkiraan pendapatan negara dari sektor migas adalah sekitar US$10,8 miliar.
Jika harga minyak naik menjadi US$100 per barel, potensi peningkatan pendapatan negara bisa mencapai sekitar US$17,6 miliar. Selisih pendapatan sekitar US$7 miliar atau setara lebih dari Rp120 triliun ini dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan tambahan subsidi energi.
Di samping itu, pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara. Melalui penyesuaian tarif royalti, sektor ini mampu menyumbangkan tambahan penerimaan sekitar Rp30 triliun hingga Rp35 triliun.
“Dari situ sebagian besar kebutuhan tambahan subsidi bisa ditutup. Sisanya dilakukan melalui efisiensi pada pos lain,” ujar Bahlil.
Menteri ESDM juga mengklarifikasi bahwa penyesuaian harga yang terjadi di pasar adalah untuk BBM jenis nonsubsidi dengan angka oktan tinggi, seperti RON 92, RON 95, dan RON 98.
Sementara itu, BBM subsidi yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat luas tetap dipertahankan harganya. Sekitar 80% konsumsi BBM nasional saat ini masih mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah.
BBM subsidi ini tidak hanya untuk kendaraan pribadi, tetapi juga krusial untuk sektor transportasi umum dan logistik. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di seluruh negeri.
“Yang tidak naik adalah BBM subsidi. Pemerintah tetap menjaga agar masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap terlindungi dan biaya distribusi barang tidak meningkat,” jelas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa kebijakan subsidi energi haruslah tepat sasaran. Subsidi harus benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan uluran tangan negara, sementara pengguna BBM nonsubsidi tidak menjadi prioritas dalam program subsidi ini.
Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi mikro di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan bahwa roda perekonomian terus berputar tanpa membebani masyarakat yang paling rentan.
