DermayuMagz.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti fenomena tenaga honorer yang direkrut bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena titipan dari tim sukses kepala daerah. Ia mengamati bahwa banyak dari mereka yang tidak memiliki kapabilitas memadai, bahkan hanya masuk kerja sebentar.
Tito menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan moratorium untuk perekrutan tenaga honorer baru. Hal ini bertujuan untuk mencegah penambahan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ada.
Menurut Tito, tenaga honorer yang direkrut seharusnya adalah mereka yang memiliki keahlian, seperti guru dan tenaga kesehatan. Namun, yang terjadi di lapangan seringkali berbeda, di mana banyak tenaga administrasi yang direkrut tidak kompeten.
“Yang mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses, dimasukkan di sana, datang jam 8 pulang jam 10. Jadi beban (APBD),” ujar Tito dalam Rapat Komisi II DPR pada Senin (8/6/2026).
Situasi ini dikhawatirkan akan terus menumpuk, karena tenaga non-ASN yang ada kini mulai menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tito menambahkan bahwa perekrutan tenaga honorer yang tidak kompeten ini hanya akan menambah beban belanja pegawai dan menjadi masalah bagi kepala daerah di masa mendatang.
Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer baru. “Opsinya adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium,” tegasnya.
Ia mengimbau seluruh kepala daerah untuk bersikap tegas dalam menerapkan kebijakan moratorium ini. “Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” pintanya.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengendalikan anggaran daerah dan memastikan bahwa sumber daya manusia yang dipekerjakan benar-benar berkontribusi pada pelayanan publik.
Pemerintah berharap dengan adanya moratorium ini, daerah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang ada dan mengoptimalkan anggaran untuk program-program pembangunan yang lebih prioritas.
Tito juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses rekrutmen pegawai, baik itu PNS, P3K, maupun tenaga kontrak lainnya.
Hal ini penting agar tercipta birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien, serta dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.
