DermayuMagz.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung optimis bahwa kondisi fiskal Indonesia akan tetap terjaga dengan sangat baik. Ia memproyeksikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berada di bawah 3 persen pada akhir tahun 2026, menandakan pengelolaan keuangan negara yang stabil.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juda Agung dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026. Beliau menekankan bahwa berbagai indikator kinerja APBN hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif yang konsisten.
Kinerja positif ini terlihat jelas dari angka defisit APBN yang tercatat pada bulan Mei 2026. Angka tersebut berada di kisaran 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih lanjut, Juda Agung memperkirakan bahwa angka defisit ini akan tetap terkendali dan tidak akan melampaui batas 3 persen hingga akhir tahun 2026.
“Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik,” ujar Juda Agung, menegaskan keyakinannya terhadap kesehatan fiskal negara.
Beliau menambahkan bahwa terjaganya kondisi fiskal ini juga tercermin dari pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak tumbuh sebesar 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, sisi belanja negara juga menunjukkan penyerapan yang baik, berada di atas 30 persen.
Laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026 mengonfirmasi pernyataan Wamenkeu. Tercatat, defisit APBN per Mei 2026 mencapai Rp 180,4 triliun atau setara dengan 0,70 persen dari PDB. Angka ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang cermat, mengingat target defisit APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.
Pendapatan negara secara keseluruhan hingga Mei 2026 berhasil terhimpun sebesar Rp 1.185 triliun. Angka ini setara dengan 37,6 persen dari target APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun. Pertumbuhan pendapatan negara mencapai 19,1 persen (yoy), yang merupakan indikator positif dalam pengumpulan kas negara.
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan negara, dengan total mencapai Rp 958,2 triliun. Kinerja penerimaan pajak tercatat tumbuh sebesar 22,1 persen (yoy), mencapai Rp 834,4 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai turut berkontribusi dengan pertumbuhan 0,7 persen (yoy) senilai Rp 123,8 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan performa yang solid, terhimpun sebesar Rp 226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy). Komponen penerimaan dari hibah tercatat sebesar Rp 0,4 triliun.
Dari sisi belanja negara, realisasi hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 1.365,4 triliun. Angka ini setara dengan 35,5 persen dari target APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun, dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 34,4 persen (yoy). Pertumbuhan belanja yang signifikan ini didorong oleh belanja pemerintah pusat yang melonjak 52,6 persen (yoy) menjadi Rp 1.059,3 triliun.
Belanja kementerian/lembaga (K/L) menunjukkan peningkatan yang sangat baik, tercatat mencapai Rp 517,7 triliun atau tumbuh 58,9 persen (yoy). Belanja non-K/L pun turut berkontribusi dengan pertumbuhan 47 persen (yoy) senilai Rp 541,6 triliun. Namun, penyaluran transfer ke daerah tercatat mengalami sedikit koreksi sebesar 4,9 persen (yoy) dengan realisasi Rp 306,1 triliun.
Meskipun ada pertumbuhan belanja yang pesat, keseimbangan primer APBN berhasil mencatat surplus sebesar Rp 58,6 triliun. Surplus ini menjadi indikator penting bahwa fiskal negara masih memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kewajiban utang secara efektif.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah mengungkapkan optimismenya terhadap kinerja APBN. Dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat, 5 Juni 2026, Purbaya menekankan bahwa realisasi APBN hingga Mei 2026 terus menunjukkan tren positif dan jauh dari target defisit yang ditetapkan.
Posisi defisit APBN yang masih di bawah target menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan memberikan ruang gerak bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Kinerja positif ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk peningkatan efektivitas perpajakan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, serta pengelolaan belanja negara yang lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan fondasi fiskal yang kuat, Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.
