DermayuMagz.com – Wacana penerapan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz oleh Oman telah memicu kekhawatiran global. Jalur laut vital ini, yang dilalui oleh sekitar seperlima pasokan minyak mentah dunia, menjadi pusat perhatian karena potensi dampaknya terhadap pasar energi internasional.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, merupakan arteri utama untuk pengiriman energi global. Sejarah mencatat pentingnya jalur ini dalam dinamika geopolitik dan ekonomi Timur Tengah. Oman, yang terletak di tepi selatan selat ini, secara tradisional dikenal sebagai negara netral yang berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik regional, sering dijuluki sebagai “Swiss-nya Timur Tengah.”
Posisi netral Oman ini telah memungkinkannya untuk menjadi perantara dalam dialog antara kekuatan-kekuatan besar seperti Iran dan Amerika Serikat, termasuk dalam pembicaraan terkait tata kelola keamanan maritim di Selat Hormuz. Namun, munculnya diskusi tentang penerapan tarif oleh Oman, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, telah menimbulkan gelombang spekulasi dan kekhawatiran.
Pemerintah Oman telah menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan akan tetap mengacu pada hukum internasional. Namun, wacana ini sendiri sudah cukup untuk mengguncang pasar minyak dunia. Para analis menilai bahwa bahkan pembicaraan mengenai tarif dapat menciptakan ketidakpastian yang berujung pada kenaikan harga minyak.
Dalam konteks ini, Oman juga dilaporkan tengah menjajaki pengaturan keamanan maritim baru dengan Iran. Laporan-laporan menunjukkan bahwa kedua negara sedang mendiskusikan kemungkinan pengenaan biaya layanan atau tarif bagi kapal yang melintasi selat strategis tersebut. Hal ini menambah kompleksitas situasi, mengingat sensitivitas geopolitik kawasan tersebut.
Biaya Layanan sebagai Alternatif
Para ahli strategi menilai bahwa Oman memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menerapkan tarif secara langsung. Prinsip *transit passage* yang berlaku di Selat Hormuz umumnya tidak mengizinkan negara untuk mengenakan biaya transit semata-mata karena kapal melintas. Namun, konsep “biaya layanan” (service fee) muncul sebagai alternatif yang secara hukum mungkin berbeda.
Dania Thafer, Direktur Eksekutif Gulf International Forum, berpendapat bahwa ambiguitas sikap Oman mungkin disengaja. “Oman berusaha menggunakan ambiguitas strategis agar sebisa mungkin tetap berada di luar konflik dan tidak merugikan hubungan dengan para pemain besar tersebut,” ujarnya, merujuk pada tekanan dari Iran dan Amerika Serikat.
Jika dukungan dari negara-negara Teluk lainnya dan komunitas internasional mengalir, Oman mungkin akan melanjutkan skema biaya layanan. Thafer menambahkan bahwa pasar keuangan diperkirakan akan beradaptasi selama kebijakan tersebut dapat menjamin keamanan pelayaran.
Penolakan Amerika Serikat
Di sisi lain, Amerika Serikat telah secara tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk tarif di Selat Hormuz. Pemerintahan sebelumnya bahkan mengancam akan memberikan sanksi kepada Oman jika dianggap membantu Iran dalam memberlakukan sistem tarif di jalur pelayaran tersebut.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada 28 Mei lalu menekankan, “Semua negara harus menolak secara tegas setiap upaya Iran untuk mengganggu kelancaran arus perdagangan.” Pernyataan ini menegaskan posisi AS yang kuat dalam menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani Iran dan AS pada 17 Juni 2026, Iran dilarang mengenakan tarif kepada kapal selama periode negosiasi 60 hari untuk mencapai penyelesaian permanen. Namun, laporan dari Reuters mengindikasikan bahwa Iran terus berupaya mendapatkan pengakuan internasional atas kontrolnya terhadap selat tersebut, termasuk hak untuk memungut biaya.
Andrew Leber, seorang peneliti di Carnegie Endowment for International Peace, menyoroti posisi Oman yang semakin sulit. “Akibatnya, kita melihat para diplomat Oman berganti-ganti sikap,” katanya, menggambarkan perubahan pernyataan Oman dari penolakan tarif menjadi kemungkinan adanya biaya layanan.
Kepentingan Langsung Oman
Letak geografis Oman memberikannya kepentingan langsung terhadap stabilitas dan pengelolaan Selat Hormuz. Selain faktor keamanan, Oman juga berpotensi mendapatkan keuntungan ekonomi dari skema biaya layanan yang mungkin diterapkan.
Leber memprediksi bahwa Oman akan terus mendukung rencana biaya layanan yang diusulkan Iran atau memberikan penjelasan yang lebih lunak mengenai kebijakan tersebut, selama tidak menimbulkan konflik langsung dengan negara-negara tetangga atau Amerika Serikat. Pergeseran sikap ini mencerminkan upaya Oman untuk menavigasi tekanan dari berbagai pihak.
Sementara itu, Neil Quilliam dari Chatham House mengingatkan bahwa pasar energi global cenderung lebih fokus pada risiko gangguan fisik pengiriman minyak daripada perubahan tata kelola Selat Hormuz. “Pasar cenderung memperhitungkan risiko gangguan, tetapi kurang memperhatikan risiko tata kelola. Di situlah letak titik butanya,” ujar Quilliam.
Quilliam menambahkan bahwa perubahan aturan pengelolaan Selat Hormuz, bahkan jika dilakukan secara bertahap dan melalui negosiasi, dapat secara tidak langsung meningkatkan biaya logistik, persyaratan kepatuhan, dan premi asuransi kapal. Faktor-faktor ini, menurutnya, berpotensi menjadi tantangan baru bagi pasar energi global, mengingat peran krusial Selat Hormuz dalam rantai pasokan minyak dunia.
