DermayuMagz.com – Kabupaten Banyuwangi kini memegang peran penting sebagai pionir dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur.
Penegasan langkah strategis ini ditandai dengan Deklarasi Gerakan Bersama Penurunan AKI dan AKB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada Minggu, 3 Mei 2026.
Acara yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ini menjadi momentum istimewa. Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ratna Susianawati, serta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Turut hadir pula perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Imam Hidayat. Selain itu, nampak pula Ketua MUI Jawa Timur, Prof. Dr. KH Abd Halim Soebahar, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Dr. Chaironi Hidayat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan acara jalan sehat yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta. Selanjutnya, dilaksanakan aksi minum tablet tambah darah yang melibatkan 200 remaja putri.
Aksi ini merupakan bagian dari upaya preventif pemerintah untuk menekan risiko anemia sejak dini di kalangan generasi muda.
Dalam pidatonya, Sekretaris Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Banyuwangi. Ia memuji kemampuan daerah tersebut dalam menggerakkan kolaborasi lintas sektor secara nyata demi menurunkan AKI dan AKB.
Baca juga di sini: Adipati Dolken Tiru Gaya Park Seo Joon Versi Indonesia
Ratna Susianawati menekankan bahwa penurunan AKI memerlukan pendekatan yang bersifat lintas sektor atau crosscutting. Ini bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau perangkat daerah, melainkan sebuah program yang melibatkan banyak pihak.
Ia juga menyampaikan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) lima tahun ke depan, yaitu menurunkan AKI dari 189 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 122 per 100 ribu kelahiran hidup.
“Ini adalah target yang tidak mudah, namun saya yakin apa yang dimulai hari ini di Banyuwangi akan menjadi inovasi yang dapat direplikasi oleh daerah lain. Banyuwangi menjadi langkah awal untuk pelaksanaan gerakan ini,” ujar Ratna.
Ia menambahkan bahwa momentum ini dapat menjadi pengingat untuk melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam konteks kekinian, khususnya melalui penguatan peran perempuan dalam bidang kesehatan dan pembangunan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Imam Hidayat, juga menegaskan bahwa penurunan AKI dan AKB adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Banyuwangi dipilih sebagai titik awal pelaksanaan deklarasi ini.
“Keselamatan ibu adalah prioritas utama dalam menurunkan AKI. Upaya ini memerlukan kerja lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah, kader, tokoh masyarakat, hingga dukungan keluarga dan lingkungan. Banyuwangi telah memulainya,” ungkap Imam Hidayat.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, menekankan bahwa upaya menekan angka kematian ibu dan bayi tidak hanya sekadar mengejar target statistik.
Lebih dari itu, hal ini merupakan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa dan masa depan keluarga, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan akses kesehatan yang terbatas.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang keselamatan ibu dan bayi,” tegas Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi.
Ia berharap layanan kesehatan dapat hadir hingga ke pelosok desa, yang cepat, tepat, dan dirasakan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan ibu dan bayi selamat melalui kepedulian bersama.
Menurut Ipuk, peran lingkungan sekitar, seperti kader desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sangat krusial dalam memberikan edukasi kepada calon ibu dan ibu hamil. Peran mereka sangat penting dalam mendukung kesehatan ibu sejak masa kehamilan hingga persalinan.
“Saat ini memang masih ada permasalahan AKI di Banyuwangi, namun Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk menekan kasusnya dengan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak,” ujar Ipuk.
Deklarasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan upaya promotif dan preventif, serta mempercepat deteksi dan penanganan risiko.
Selain itu, deklarasi ini juga bertujuan untuk menjamin mutu layanan kesehatan, termasuk kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan sistem rujukan. Hal ini juga memastikan pendampingan berkelanjutan yang berbasis keluarga dan masyarakat, didukung oleh data, audit, dan kebijakan yang berkelanjutan.
