DermayuMagz.com – Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan tiga komoditas strategis sebagai fokus awal dalam penerapan tata kelola ekspor baru. Ketiga komoditas tersebut adalah batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Pilihan ini didasarkan pada kontribusi signifikan ketiganya terhadap total nilai ekspor nasional dan penerimaan devisa negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa tahap awal implementasi kebijakan ini akan difokuskan pada komoditas-komoditas yang memiliki peran vital dalam perdagangan luar negeri Indonesia.
Hal ini disampaikan Airlangga Hartarto dalam sebuah Konferensi Pers yang diselenggarakan pada Minggu, 31 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemilihan ketiga komoditas ini bukan tanpa alasan, melainkan karena merupakan tiga ekspor terbesar yang dimiliki Indonesia.
Lebih lanjut, Airlangga merinci bahwa ketiga komoditas strategis tersebut memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian negara. Pada tahun 2025, kontribusi ketiganya terhadap total ekspor nasional mencapai 23,4 persen, dengan nilai mencapai 66,13 miliar USD.
Angka ini menunjukkan betapa krusialnya batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy bagi neraca perdagangan Indonesia. Ketiganya secara konsisten menjadi penopang surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.
Khusus untuk batu bara, nilai ekspornya saja tercatat sekitar 24,48 miliar USD. Angka ini semakin memperkuat posisi batu bara sebagai salah satu pilar utama ekspor Indonesia.
Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan tata kelola ekspor baru ini akan dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2027. Sebelum itu, akan ada masa transisi yang dimulai pada 1 Juni 2026.
Melalui pengelolaan ekspor yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap dapat memperoleh data ekspor yang lebih akurat. Selain itu, diharapkan pula penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan secara maksimal.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditunjuk sebagai badan usaha yang akan mengelola tata kelola ekspor baru ini. Perusahaan ini akan beroperasi sebagai BUMN ekspor untuk komoditas-komoditas strategis.
Masa transisi yang dimulai pada 1 Juni 2026 akan berjalan tanpa mengubah mekanisme ekspor yang sudah ada. Perusahaan-perusahaan eksportir tetap melakukan kegiatan ekspor seperti biasa.
Namun, selama masa transisi, para eksportir diwajibkan untuk melaporkan kegiatan ekspor mereka kepada PT DSI. Laporan ini menjadi langkah awal penguatan pengawasan dan tata kelola ekspor SDA strategis.
Pemerintah akan memanfaatkan periode transisi ini untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk implementasi tahap selanjutnya.
Targetnya, implementasi penuh kebijakan tata kelola ekspor melalui PT DSI akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027. Selama masa transisi, pemerintah memastikan bahwa kontrak ekspor yang telah ada tetap dihormati dan aktivitas perdagangan tidak mengalami gangguan.
Evaluasi berkala akan dilakukan, terutama dalam tiga bulan pertama masa transisi. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat optimal bagi negara.
Sebelumnya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan status ini ditandai dengan pengalihan satu persen saham Seri A Dwiwarna kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengonfirmasi bahwa DSI sudah berstatus sebagai perusahaan pelat merah. Penandatanganan resmi telah dilakukan bersama Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir.
Dony Oskaria menyatakan bahwa status BUMN ini telah rampung pada Senin, 25 Mei 2026. Ia juga menambahkan bahwa detail mengenai Direktur Utama yang akan memimpin DSI akan disampaikan lebih lanjut.
Baca juga : Budidaya Jangkrik Skala Kecil di Dapur dengan Modal Terbatas
Dengan resminya DSI sebagai BUMN, perusahaan ini diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi negara.
