DermayuMagz.com – Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,7% pada tahun 2026. Angka ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi 5,0% pada tahun 2027.
Dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook Volume 2026 Issue 1, disebutkan bahwa perekonomian Indonesia memulai tahun 2026 dengan performa yang solid. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang mencapai 5,6% secara tahunan pada kuartal pertama 2026.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Konsumsi pemerintah mengalami peningkatan signifikan sebesar 21,8%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan kinerja yang baik.
Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh biaya pinjaman yang lebih rendah, menyusul adanya pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan sepanjang tahun 2025.
Namun, OECD juga mencatat adanya indikator terbaru yang menunjukkan perlambatan momentum. Penjualan ritel tercatat mengalami penurunan sebesar 1,9% secara tahunan pada bulan April 2026.
Selain itu, tingkat kepercayaan konsumen juga dilaporkan melemah sejak awal tahun. Hal ini dihubungkan dengan melunaknya ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja.
“PDB riil diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027. Harga energi global yang lebih tinggi, meningkatnya biaya pinjaman setelah pengetatan kebijakan moneter baru-baru ini, dan ketidakpastian kebijakan yang masih tinggi diperkirakan akan menekan konsumsi dan investasi swasta di tengah pasar tenaga kerja yang melunak,” demikian kutipan dari laporan OECD.
Terkait inflasi, OECD memperkirakan angka inflasi Indonesia akan meningkat menjadi 3,4% pada tahun 2026. Kenaikan ini diperkirakan terjadi akibat dampak harga energi global yang lebih tinggi yang secara bertahap akan diteruskan ke harga domestik.
Meskipun demikian, kebijakan pembekuan harga bahan bakar bersubsidi yang saat ini berlaku masih memberikan bantalan untuk meredam tekanan harga secara lebih luas.
“Inflasi umum diproyeksikan meningkat menjadi 3,4% pada 2026 karena harga energi global yang lebih tinggi secara bertahap diteruskan ke harga domestik, meskipun dampaknya sebagian diredam oleh kebijakan pembekuan harga bahan bakar saat ini,” jelas OECD dalam laporannya.
Prediksi OECD Mengenai Perekonomian
OECD memprediksi bahwa bank sentral akan mempertahankan kebijakan moneter yang moderat ketat hingga akhir tahun 2026. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tekanan inflasi dan stabilitas ekonomi.
Sementara itu, kebijakan fiskal diperkirakan akan tetap bersifat mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja subsidi energi dan implementasi program makan gratis menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal.
Namun, dukungan fiskal ini sebagian akan diimbangi oleh kenaikan pajak dan pengurangan belanja pada pos-pos lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan anggaran negara.
Laporan OECD juga menyoroti peran penting entitas investasi dan holding negara, yaitu Danantara. Organisasi tersebut menilai bahwa pengeluaran modal di luar anggaran yang dikelola melalui Danantara memiliki potensi besar.
Pengelolaan modal ini diperkirakan akan mendukung investasi dan memperkuat sikap fiskal yang secara keseluruhan tetap ekspansif. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Penerapan yang cepat dan efektif dari entitas investasi dan holding negara Danantara dapat menarik masuk modal swasta, mendorong investasi, serta mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dan industri yang berdampak besar,” tegas OECD dalam laporannya.
Risiko Terhadap Prospek Ekonomi
Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi menunjukkan optimisme, OECD juga mengidentifikasi adanya risiko terhadap prospek ekonomi Indonesia yang cenderung mengarah ke sisi bawah. Risiko-risiko ini perlu dicermati dan diantisipasi.
Salah satu risiko utama adalah potensi gangguan pasokan yang berkepanjangan di pasar energi internasional. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan konsumsi dan produksi industri di dalam negeri.
Selain itu, arus keluar modal yang berkelanjutan juga menjadi perhatian. Hal ini berpotensi memberikan tekanan depresiasi tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
Dampak lanjutan dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya tekanan inflasi, terutama melalui kenaikan biaya impor barang dan jasa.
Dalam jangka panjang, OECD menekankan pentingnya reformasi struktural yang berkelanjutan. Reformasi ini krusial untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi Indonesia.
Organisasi tersebut memberikan beberapa rekomendasi konkret. Peningkatan efisiensi belanja publik menjadi salah satu prioritas, terutama melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga yang benar-benar rentan.
Selain itu, percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk implementasi biofuel B50, juga disarankan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
Penguatan tata kelola investasi publik juga menjadi poin penting. Hal ini bertujuan agar belanja infrastruktur yang dilakukan benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
