DermayuMagz.com – Pemerintah Indonesia menargetkan konversi 120 juta unit sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik dalam kurun waktu empat tahun ke depan, sebuah ambisi besar yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) serta menghemat anggaran subsidi yang selama ini membebani kas negara.
Visi ini disampaikan Prabowo Subianto dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada 25 Maret lalu. Ia menyatakan komitmennya untuk mengkonversi seluruh kendaraan bermotor di Indonesia, mulai dari sepeda motor, mobil, hingga truk dan traktor, menjadi bertenaga listrik.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga ini memicu kekhawatiran akan ketersediaan pasokan BBM di Indonesia, yang sebagian besar masih diimpor.
Menanggapi situasi tersebut, Prabowo membentuk satuan tugas percepatan transisi energi pada 5 Maret. Satgas ini bertugas merancang strategi untuk mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ditunjuk sebagai ketua satgas tersebut. Beliau menyampaikan bahwa percepatan konversi jutaan motor menjadi motor listrik menjadi prioritas utama.
“Kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil. Ia menambahkan bahwa target Presiden adalah agar konversi ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu maksimal tiga hingga empat tahun, atau bahkan lebih cepat jika memungkinkan.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor sekitar satu juta barel minyak setiap harinya. Sebagian besar pasokan ini melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran yang kini rentan akibat konflik.
Prabowo menekankan pentingnya kemandirian energi bagi Indonesia, terutama untuk menjaga kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa. Ia melihat elektrifikasi sebagai salah satu solusi kunci untuk mengurangi konsumsi BBM fosil.
Selain konversi motor listrik, pemerintah juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan operasional 13 pembangkit listrik tenaga diesel dalam dua tahun ke depan.
Target ambisius ini diklaim mampu memangkas impor BBM hingga 200.000 barel per hari. Namun, tujuan utamanya adalah menghentikan seluruh impor bahan bakar.
Untuk mencapai target konversi 120 juta motor dalam tiga hingga empat tahun, pemerintah sedang menyiapkan kerangka regulasi. Regulasi ini nantinya diharapkan mewajibkan seluruh sepeda motor yang dijual di Indonesia berbasis listrik, sehingga mendorong pemilik motor konvensional untuk beralih.
Para ahli menilai target tersebut sangat ambisius dan menyadari adanya berbagai tantangan teknis yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah minimnya infrastruktur pendukung, terutama ketersediaan bengkel resmi yang mampu melakukan konversi.
“Jumlah bengkel resmi tidak lebih dari 50, dan itu pun terkonsentrasi di Jabodetabek,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).
Adopsi kendaraan listrik di Indonesia sendiri masih tergolong rendah. Data Kementerian Perhubungan mencatat, dari sekitar 20 juta mobil, baru sekitar 123 ribu yang bertenaga listrik. Sementara itu, dari 139 juta unit sepeda motor, baru sekitar 236 ribu yang menggunakan tenaga listrik.
“Masih banyak yang meragukan kepraktisan dan keandalan kendaraan listrik. Bahkan dengan adanya subsidi pemerintah, tidak semua orang bersedia mengonversi motornya,” kata Fahmy Radhi, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku konsumen.
PELAJARAN DARI PROGRAM SEBELUMNYA
Program serupa sebenarnya telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 dan 2024. Saat itu, pemerintah menawarkan subsidi konversi sebesar Rp7 juta hingga Rp10 juta untuk paket yang mencakup baterai, motor listrik, dan komponen lainnya.
Biaya konversi tanpa subsidi umumnya berkisar antara Rp15 juta hingga Rp17 juta. Sepeda motor dipilih karena biaya elektrifikasinya jauh lebih rendah dibandingkan mobil, yang bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp150 juta.
Namun, program konversi motor tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Kementerian ESDM menargetkan 50.000 unit konversi pada 2023 dan 150.000 unit pada 2024. Realisasinya jauh di bawah target, hanya tercatat 145 unit pada 2023 dan 1.615 unit pada 2024.
Bebin Djuana, seorang mantan eksekutif otomotif, menyoroti pentingnya faktor pendukung yang belum memadai pada program sebelumnya. Ia menekankan bahwa setiap model kendaraan memiliki spesifikasi yang berbeda, sehingga tidak bisa menggunakan satu skema konversi untuk semua jenis motor.
“Model menentukan jenis motor, baterai, hingga penempatannya. Kita butuh tenaga terlatih untuk konversi, tapi pelatihannya di mana?” tanyanya.
Ketersediaan tenaga kerja terampil masih menjadi kendala. Hingga akhir 2024, baru tercatat 39 bengkel yang tersertifikasi untuk program konversi pemerintah, dan sebagian besar merupakan usaha skala kecil.
Fabby dari IESR menghitung bahwa jika satu bengkel mampu menangani sekitar 1.000 unit per tahun, maka dibutuhkan sekitar 20.000 bengkel konversi di seluruh Indonesia untuk mencapai target 20-30 juta konversi per tahun yang dicanangkan pemerintah Prabowo.
Tantangan terbesar dalam program ini adalah membangun kepercayaan konsumen. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan efisiensi biaya bahan bakar, tetapi juga keandalan kendaraan.
Pasar motor listrik di Indonesia masih didominasi oleh pemain baru, di samping merek mapan seperti Honda dan Viar. Merek seperti Gesits, Smoot, dan Polytron, meskipun telah berupaya memasuki pasar, masih berjuang untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari konsumen.
“Kepercayaan publik saja belum sepenuhnya terbentuk, bahkan untuk motor listrik pabrikan. Bisa dibayangkan bagaimana tingkat kepercayaan terhadap motor hasil konversi yang menggunakan kit dari perusahaan kurang dikenal dan dikerjakan bengkel kecil,” ujar Putra Adhiguna, Direktur Eksekutif Energy Shift Institute.
Proses konversi sendiri melibatkan penggantian tangki bahan bakar dan mesin dengan paket baterai serta motor listrik. Tim mekanik berpengalaman dilaporkan dapat menyelesaikan konversi satu unit motor dalam waktu 45 menit hingga dua jam.
Beberapa perusahaan lokal, seperti Bintang Racing Team, Elders Garage, dan Spora EV, menawarkan paket konversi mandiri dengan komponen internal dan baterai dari luar negeri. Namun, mayoritas bengkel masih mengandalkan motor listrik pihak ketiga dari produsen kecil di Amerika Serikat dan China.
MENYUSUN PETA JALAN BARU
Satuan tugas yang baru dibentuk kini tengah berupaya menyusun peta jalan baru untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Kali ini, pemerintah berencana memberikan subsidi dan berbagai insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat.
Bahlil Lahadalia mengindikasikan bahwa biaya konversi akan lebih terjangkau dibandingkan skema sebelumnya. “Sekarang teknologinya sudah lebih murah, jadi biayanya mungkin sekitar Rp5 juta sampai Rp6 juta (untuk konversi). Semakin ke sini makin terjangkau,” ujarnya pada 5 Maret.
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang berpotensi menghapus secara bertahap sepeda motor berbahan bakar fosil. Salah satu langkahnya adalah mewajibkan seluruh motor yang dijual di Indonesia berbasis listrik.
“Pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang mewajibkan produsen motor listrik di dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi, karena kita menargetkan seluruh motor yang dijual di Indonesia adalah motor listrik,” jelasnya pada 9 April, dikutip oleh Jakarta Globe.
Agus menambahkan bahwa produksi kendaraan konvensional tidak harus dihentikan, tetapi akan diarahkan untuk pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan.
Pemerintah belum merinci anggaran yang akan dialokasikan untuk program konversi listrik ini. Namun, jika subsidi yang diberikan mencapai Rp10 juta per unit, total biaya program bisa mencapai Rp1.200 triliun.
Para ahli masih mempertanyakan apakah besaran anggaran tersebut sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025, Indonesia mengalokasikan Rp26,7 triliun untuk subsidi bahan bakar dan Rp90,2 triliun untuk subsidi listrik.
Dari sisi lingkungan, manfaatnya juga belum sepenuhnya pasti. Data Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan bahwa pembakaran bahan bakar fosil di Indonesia menghasilkan 659 juta ton emisi karbon dioksida pada 2023. Sekitar 50 persen berasal dari sektor pembangkitan listrik, sementara sektor transportasi menyumbang sekitar 22 persen.
“Kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi, tetapi 56 persen listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara,” kata Fahmy dari Universitas Gadjah Mada, menyoroti ketergantungan pada sumber energi fosil untuk listrik.
MULAI DARI SKALA KECIL
Meskipun para analis memandang program ini sebagai langkah positif, mereka menekankan perlunya pendekatan yang realistis dalam hal skala dan tenggat waktu.
“Konversi adalah program jangka panjang. Tidak bisa langsung dijalankan tanpa hambatan,” ujar Fahmy. Ia menambahkan bahwa program semacam ini tidak cocok untuk mengatasi masalah jangka pendek seperti kenaikan harga bahan bakar.
Para ahli menyarankan Indonesia untuk mengadopsi pendekatan bertahap. Mereka mengusulkan agar program ini dimulai dari segmen pasar tertentu, seperti pengemudi kurir dan pengemudi ojek daring.
“Lebih baik dimulai dari beberapa kota besar dulu, daripada langsung diterapkan secara nasional,” kata Putra dari Energy Shift Institute. “Semakin luas cakupannya, semakin banyak persoalan yang muncul.”
Pendekatan bertahap juga akan memberikan waktu yang cukup bagi bengkel konversi untuk merekrut dan melatih tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan operasional mereka.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber listrik yang lebih bersih serta memperluas infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai. Saat ini, stasiun pengisian kendaraan listrik masih terbatas dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Iwa Garniwa, seorang pakar energi terbarukan dari Universitas Indonesia, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan konversi motor-motor lama yang cenderung menghasilkan emisi lebih tinggi.
“Jangan fokus pada angka dulu. Fokus pada semangat programnya dan tentukan segmen mana yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Iwa menambahkan bahwa kenaikan harga bahan bakar mulai mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan beralih ke kendaraan listrik. Hal ini, pada gilirannya, dapat menarik lebih banyak pelaku usaha untuk terlibat dalam industri ini.
Baca juga di sini: Raffi Ahmad Kunjungi Lokasi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Ungkap Alasan Sebenarnya
“Minat masyarakat mulai tumbuh, dan pemerintah perlu memanfaatkannya dengan memastikan proses transisi berjalan semulus mungkin,” katanya. “Ini peluang nyata untuk menekan subsidi bahan bakar sekaligus menurunkan emisi karbon.”
