DermayuMagz.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sistem pemantauan transaksi ekspor perusahaan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan terintegrasi langsung dengan dasbor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran penerimaan negara secara signifikan.
DSI sendiri ditunjuk sebagai eksportir tunggal untuk beberapa komoditas strategis. Dengan terhubungnya transaksi ekspor DSI ke sistem national single window di Kemenkeu, diharapkan pengawasan menjadi lebih ketat.
Luhut menjelaskan, integrasi ini akan membuat seluruh transaksi ekspor DSI terhubung langsung ke Kementerian Keuangan. Hal ini akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan karena hampir tidak mungkin ada transaksi yang lolos dari pemantauan.
“Jadi nanti semua itu (transaksi ekspor DSI) terkait ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Sehingga penerimaan negara pasti akan meningkat signifikan seperti yang sudah tadi saya sudah jelaskan. Hampir tidak mungkin orang lari dari situ karena akan kita monitor,” tegas Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Lebih lanjut, sistem yang dikembangkan ini tidak hanya berfokus pada pemantauan transaksi, tetapi juga mampu mendeteksi legalitas sumber komoditas yang diperdagangkan. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan rantai pasok yang bersih dan terpercaya.
Yang menarik, Luhut menekankan bahwa sistem ini merupakan hasil karya anak bangsa, bukan dibangun oleh pihak asing dengan biaya besar. Pengembangan ini memanfaatkan sistem yang sudah ada dan disempurnakan oleh talenta muda Indonesia.
“Semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia, dan kita tidak memakai uang yang berlebihan, kita pakai program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat E-KTP triliunan rupiah ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar,” tuturnya.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan transparansi di berbagai sektor. Sebelumnya, Luhut juga telah menyampaikan rencana pemantauan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI).
Penerapan sistem AI untuk BUMN ini diperkirakan dapat menghemat puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Luhut menjamin bahwa implementasi sistem ini tidak memerlukan penambahan personel baru, melainkan optimalisasi tenaga dan sistem yang sudah berjalan.
“Kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN baik Pertamina apa semua akan semua berbasis AI,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa yang sama.
Dia menambahkan, pengembangan ini merupakan kelanjutan dari pengalaman pemerintah dalam memanfaatkan teknologi, seperti yang telah diterapkan pada masa pandemi COVID-19 melalui aplikasi PeduliLindungi, serta sistem e-katalog dan Simbara.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi, pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya adalah melalui penerapan digital single identity (ID).
Luhut menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengimplementasikan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk penyaluran bansos dan subsidi. Penerapan Digital Single ID ini ditargetkan mulai akhir tahun 2026.
“Kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID, mungkin akhir tahun ini akan ada single digital single ID yang akan mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” ungkap Luhut.
Dengan sistem ini, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pengembangan dan integrasi sistem teknologi seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berinovasi demi efisiensi birokrasi, peningkatan penerimaan negara, dan pelayanan publik yang lebih baik.
