PDIP Menjawab Soal Jokowi Menginjak Kepala Kerbau Saat Terima Gelar Adat

News7 Dilihat

DermayuMagz.com – Pernyataan tegas datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat di Lampung. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak perlu dipermasalahkan oleh partainya.

Komarudin menjelaskan bahwa simbol partai yang diusung PDIP adalah kepala banteng, bukan kepala kerbau. Oleh karena itu, ia menganggap tidak ada kaitan langsung antara peristiwa tersebut dengan identitas partai.

Pernyataan ini disampaikan Komarudin di tengah sorotan publik terhadap aksi Jokowi yang menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat kehormatan “Baginda Pemuka Bangsa” di Lampung pada Sabtu, 27 Juni 2026. Gelar tersebut diberikan oleh lima kerajaan adat di Kota Bandar Lampung.

“Tidak apa-apa, kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu. Yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu kan Pak Jokowi sendiri,” ujar Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026.

Lebih lanjut, Komarudin menekankan bahwa PDIP baru akan bereaksi jika yang diinjak adalah simbol partai mereka. “Kecuali yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komarudin juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi saat ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari struktur PDIP. Oleh karena itu, segala aktivitas yang dilakukan oleh Jokowi di luar partai tidak lagi menjadi ranah tanggapan PDIP.

“Jadi apapun aktivitas beliau, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai kan,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Tapi kalau menyangkut kepala, ya kepala menginjak kepala kerbau, ya itu kan kerbau, bukan sapi kan. Jadi tidak perlu orang PDI Perjuangan menanggapi urusan itu.”

Makna di Balik Ritual Adat Lampung

Prosesi menginjak kepala kerbau yang dilakukan Presiden Jokowi dalam upacara adat di Lampung memang menimbulkan berbagai tanggapan. Namun, tokoh adat Lampung Pepadun, Mawardi Harirama, yang juga bergelar Suttan Seghayo Dipuncak Nur, meminta agar masyarakat tidak mengaitkan ritual adat ini dengan agenda politik.

Mawardi menjelaskan bahwa peletakan jari kaki di atas kepala kerbau adalah bagian dari ritual adat Lampung Pepadun yang memiliki makna filosofis mendalam. Ritual ini melambangkan upaya manusia untuk menghilangkan sifat-sifat negatif dalam diri.

“Menempatkan jari kaki di atas kepala kerbau bertujuan menghilangkan sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia, seperti sombong, iri, dengki, tamak, dan sifat buruk lainnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik,” kata Mawardi pada Senin, 29 Juni 2026.

Ia menambahkan bahwa penyembelihan kerbau dalam tradisi Lampung Pepadun merupakan simbol tingginya kedudukan sosial. Keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi biasanya menyembelih kerbau dalam berbagai tahapan penting kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi.

Mawardi merinci, dalam prosesi Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi, penyembelihan kerbau menjadi salah satu syarat mutlak pelaksanaan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia menegaskan bahwa tradisi ini bukan bertujuan untuk menghina hewan, melainkan simbol penyucian diri yang telah lama mengakar dalam budaya masyarakat Lampung.

Warna Merah dan Pelestarian Budaya

Selain menanggapi soal ritual menginjak kepala kerbau, Mawardi juga memberikan klarifikasi terkait ramainya pembahasan mengenai dominasi warna merah di Kedatun Keagungan, lokasi pemberian gelar adat kepada Jokowi.

“Memang di Kedatun Keagungan karpetnya merah semua. Di tangga, di jalan menuju museum, semuanya menggunakan karpet merah. Jadi bukan ditujukan kepada kelompok tertentu,” jelasnya.

Mawardi berharap agar masyarakat dapat lebih menghormati seluruh rangkaian prosesi adat Lampung sebagai bagian integral dari warisan budaya bangsa. Ia menekankan bahwa seluruh ritual yang dilaksanakan di Kedatun Keagungan memiliki tujuan utama untuk melestarikan budaya, bukan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu.