DermayuMagz.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, menyentil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kasus penyerangan terhadap aktivis dari organisasi KontraS, Haris Azhar, yang disiram air keras.
Pertanyaan TB Hasanuddin ini muncul dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/4/2023).
Penyiraman air keras terhadap Haris Azhar terjadi pada Minggu (9/4/2023) pagi. Kejadian ini sontak mendapat perhatian luas dari publik dan berbagai elemen masyarakat.
TB Hasanuddin mendesak agar Panglima TNI segera memberikan penjelasan dan langkah konkret terkait penanganan kasus tersebut.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam kasus ini. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, terutama para aktivis yang kerap menyuarakan isu-isu penting.
Menurut TB Hasanuddin, insiden penyerangan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
Ia juga berharap agar Panglima TNI dapat memberikan jaminan keamanan bagi para aktivis dan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah atau institusi.
Pernyataan TB Hasanuddin ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak mengenai maraknya serangan terhadap aktivis dan potensi intimidasi terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.
Pihak KontraS sendiri telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan mendesak agar pelaku segera ditangkap.
Haris Azhar diketahui mengalami luka serius akibat penyiraman air keras tersebut dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif.
Kasus ini kembali membuka luka lama mengenai rentannya para pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dari ancaman kekerasan.
Selama ini, KontraS dikenal sebagai organisasi yang vokal dalam menyuarakan isu-isu pelanggaran HAM, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat negara.
Oleh karena itu, serangan terhadap Haris Azhar dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap perjuangan KontraS dan aktivis HAM lainnya.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam melakukan penyelidikan awal terkait kasus ini.
Namun, ia tetap menuntut akuntabilitas dari Panglima TNI sebagai pimpinan tertinggi institusi pertahanan negara.
Penjelasan lebih lanjut dari Panglima TNI diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya konkret yang akan dilakukan oleh TNI dalam mengungkap pelaku dan motif di balik serangan tersebut.
Peran TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan, menjadi sorotan utama dalam konteks ini.
TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus dilindungi.
Ia berharap agar kasus ini tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan sipil di Indonesia.
Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Haris Azhar dan KontraS dalam menghadapi cobaan ini.
Selain itu, penting juga untuk terus mengawal proses hukum agar pelaku dapat diadili sesuai dengan perbuatannya.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini.
Beliau menegaskan bahwa TNI tidak akan mentolerir tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk jika diduga melibatkan oknum TNI.
Pernyataan Panglima TNI ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada publik.
Proses penyelidikan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keadilan bagi korban.
Kasus penyiraman air keras terhadap Haris Azhar ini menjadi pengingat pentingnya penguatan perlindungan bagi para pembela HAM di Indonesia.
Baca juga : Tips Merawat Hewan Kurban Jelang Idul Adha, Mulai Kesehatan Hingga Manajemen Kandang
Peran serta aktif dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat.
