DermayuMagz.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis dengan menerbitkan global bond atau surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS). Target penerbitan ini mencapai USD 2 miliar hingga USD 3 miliar.
Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk meredam penguatan dolar AS terhadap rupiah. Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi di pasar obligasi sejak pekan lalu.
Penerbitan surat utang ini diharapkan dapat menambah pasokan dolar AS di pasar domestik. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menopang penguatan nilai tukar rupiah.
“Yang global 2 sampai 3 miliar dolar. Itu tambahan supply dolar di pasar dalam negeri,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (19/5/2026).
Menkeu juga mengungkapkan bahwa selama periode pelemahan rupiah terhadap dolar AS, tercatat dana masuk sekitar Rp 1,3 triliun ke pasar obligasi. Ini menunjukkan adanya respons positif terhadap intervensi pemerintah.
“Rupiah gonjang ganjing pemerintah melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi kami sudah masuk Jumat Senin Selasa hari ini Rp 1,3 triliun masuk,” terang Purbaya.
Masuknya dana ini dinilai mampu mendorong penurunan yield obligasi di pasar sekunder. Hal ini juga menandakan kembalinya minat investor terhadap instrumen keuangan domestik. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus memantau aliran dana yang masuk ke pasar.
Lebih lanjut, Purbaya mengimbau masyarakat yang saat ini memegang dolar untuk mempertimbangkan menjualnya. Ia meyakini bahwa nilai tukar rupiah akan segera menguat.
“Jadi kalau Anda pegang dolar sekarang, ya jual saja. Nanti enggak untung loh,” Purbaya menambahkan.
Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari faktor eksternal. Dinamika geopolitik global menjadi salah satu penyebab utama yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi domestik ke depan.
Purbaya Siapkan Rp 2 Triliun per Hari untuk Stabilkan Rupiah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan bahwa pemerintah terus mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan masuk lebih aktif ke pasar obligasi melalui skema Dana Stabilisasi Obligasi atau Bond Stabilization Fund.
Purbaya menyatakan bahwa pemerintah bersama investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi secara bertahap. Langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan sentimen positif dan menjaga kestabilan pasar keuangan dalam beberapa pekan ke depan.
“Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga, jadi seharusnya ke depan, minggu-minggu ini akan lebih stabil,” kata Purbaya ditulis Selasa (19/5/2026).
Ia bahkan menegaskan akan terlibat langsung setiap hari di pasar obligasi untuk menjaga stabilitas.
“Saya akan masuk setiap hari ke bond market,” ujarnya.
Pemerintah berencana menjalankan skema Dana Stabilisasi Obligasi menggunakan anggaran yang tersedia. Ketika ditanya mengenai besaran dana yang akan disuntikkan, Purbaya menyebutkan bahwa ia meminta sekitar Rp 2 triliun per hari masuk ke pasar obligasi.
Dana Stabilisasi Tidak Mengganggu Fiskal
Purbaya menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk stabilisasi tersebut berasal dari pengelolaan kas pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai tidak akan mengganggu kondisi fiskal negara.
“Kita masih punya beberapa tempat, itu kan hanya cash management saja. Jadi tidak masalah,” jelasnya.
Menurut Purbaya, peningkatan aktivitas di pasar obligasi diharapkan mampu mendorong sentimen positif investor. Jika kondisi pasar membaik, investor asing diperkirakan akan kembali meningkatkan investasinya di pasar keuangan Indonesia.
Sebelumnya, Purbaya juga telah menegaskan bahwa pemerintah siap menjaga stabilitas pasar obligasi dengan mengendalikan tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN).
Baca juga : Wali Kota Bandung Tegaskan Tak Ada Pembiaran TPS Ilegal, Ini Penjelasannya
Intervensi ini dilakukan agar kenaikan yield tidak terlalu tinggi. Kenaikan yield yang terlalu tinggi dapat memicu kerugian atau capital loss bagi investor asing dan mendorong keluarnya modal dari Indonesia.
